Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendorong jajaran direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memetakan kebutuhan kelistrikan secara nasional. Hal ini, menurutnya, penting selain untuk mengetahui kebutuhan total listriknya juga memetakan berbagai persoalan kelistrikan secara keseluruhan.
"Menurut hemat saya, PLN sebagai pemain yang mendominasi industri listrik di negeri ini, perlu diketahui terlebih dahulu berapa kira-kira kebutuhan total pasok listrik nasional dari Aceh sampai Papua? Perhitungan itu yang harus dibedah terlebih dahulu. Dari kebutuhan itu, akhirnya bisa kita hitung berapa yang sudah bisa dicapai oleh PLN, berapa kontribusi yang dibeli dari pihak swasta, dan berapa kekurangannya?" ujar Asep Wahyuwijaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan jajaran Direksi PT PLN di ruang rapat omisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/24).
Asep juga mendesak jajaran direksi PLN memperhatikan ketersediaan listrik untuk mendukung kegiatan ekonomi. "Karena listrik merupakan salah satu pendukung utama pertumbuhan ekonomi, kita harus berhitung juga berapa kebutuhan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi delapan persen sebagaimana ditargetkan Pak Presiden," lanjut Asep Wahyuwijaya atau yang akrab dipanggil Kang AW.
Selain itu, legislator NasDem asal Kabupaten Bogor itu menyoroti soal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dinilainya belum tuntas. "Ada beberapa proyek yang terhambat berdampak pada realisasi rencana proyek atau COD (commercial operating date) pun menjadi molor dan berpotensi menghambat pasokan listrik secara keseluruhan," tukasnya.
Tidak hanya itu, Kang AW menyoroti soal subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Ketua DPP Partai NasDem ini mengutip pernyataan Pahala Nainggolan dari Stranas KPK yang menyampaikan secara presisi tentang 10.626.807 penerima subsidi 450 VA dan 900 VA yang tidak tepat sasaran. Hal ini karena sejumlah 8.701.517 penerima subsidi tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kasus subsidi listrik yang tidak tepat sasaran ini menyebabkan pemborosan anggaran mencapai Rp1,2 triliun per bulan.
"Hal ini saya kira menarik juga untuk direspons. Pertama, apakah penerima subsidi itu memang harus yang terdaftar dalam DTKS? Jika tidak, bagaimana mekanisme dan kriterianya? Kedua, kondisi keuangan negara yang hari ini memerlukan tambahan anggaran," paparnya
Asep meminta PLN mengevaluasi subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan subsidi listrik sangat memberatkan keuangan negara.
"Apalagi tadi saat akhir pemaparan Pak Dirut menyampaikan soal kemungkinan akan ada lagi PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk kepentingan program listrik desa sebesar Rp3triliun. Kalau cuma segitu dan subsidinya bisa diselamatkan dalam tiga bulan saja kelar urusan PMN itu, Pak," pungkasnya. (RO/Z-2)
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
Pelaksanaannya memang lebih cepat, karena kebetulan akan ada pelaksanaan festival Wolobobo.
Salah satu penerima manfaat, Agus, warga Bima, mengungkapkan kegembiraannya setelah rumahnya teraliri listrik,
Penghargaan ini diberikan karena program PLN Peduli 'Desa Berdaya' ini telah memberi dampak positif bagi masyarakat dan menjadi wujud komitmen dalam berkelanjutan program.
tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan atau tetap
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved