Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
DALAM rangka menunjang fasilitas sanitasi masyarakat serta menyukseskan festival tahunan Wolobobo di Desa Adat Wogo, Kabupaten Ngada, NTT, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) gerak cepat realisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penataan dan Pengelolaan Kawasan Desa Wisata Adat Wogo sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko FTP-2 (2x10 MW), Jumat (18/7).
Program bantuan yang tercetus melalui diskusi bersama perangkat desa dan masyarakat setempat ini berfokus pada penyediaan ruang informasi dan literasi budaya, 2 fasilitas MCK, dan 2 lapak di Desa Wisata Adat Wogo.
"Pelaksanaannya memang lebih cepat, karena kebetulan akan ada pelaksanaan festival Wolobobo. Dan memang, dari hasil pantauan kita ada beberapa masalah yang kita hadapi, mulai dari kantor yang kurang memadai sampai fasilitas MCK," ucap Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wogo, Yohanes Baghi.
Yohanes menjelaskan, komunikasi intens dengan pihak PLN telah dilakukan beberapa hari belakangan, sebab banyak fasilitas krusial yang selama ini diperlukan dalam proses peningkatan dan pengembangan pariwisata desa.
"Kita bersyukur karena ada pihak yang bisa membantu kita dalam banyak keterbatasan yang kita alami, khususnya di kampung ini, kita memang sudah berharap banyak pariwisata kita bisa lebih maju, lebih baik, dan jalannya lewat PLN yang hari ini merealisasikan permintaan kita," kata Yohanes.
Sementara itu, Sekretaris Desa Wogo, Lidwina Falentina Uta, mewakili pemerintah desa serta masyarakat Desa Wogo, mengucapkan terima kasih kepada PLN karena telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam banyak hal untuk kemajuan Desa Wogo.
Ia juga berharap, koordinasi dengan pihak PLN dapat terus berjalan, baik dalam waktu pengerjaan program maupun pelaporan, sehingga Desa Wogo dapat berproses dengan baik.
"Desa Wogo sudah banyak menerima bantuan dari PLN. Ini ungkapan terima kasih kami yang kesekian kalinya. Yang pertama (bantuan) gazebo, sekarang sanitasi, yang akan dilakukan teman-teman Pokdarwis sesuai dengan anggaran yang sudah kami ajukan kepada PLN," kata Lidwina.
Di tempat lain, General Manager (GM) PT PLN (Persero) UIP Nusra, Yasir, menegaskan bahwa PLN merasa terhormat dapat berkontribusi, bukan hanya dalam hal ketersediaan fasilitas desa, tapi juga kesukseskan acara kebudayaan masyarakat Desa Wogo.
PLN, kata GM Yasir, sudah menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat adat Desa Wogo, yang dalam hal ini, berada di sekitar kawasan PLTP Mataloko FTP-2 (2x10 MW).
"Kehadiran PLN tak berhenti pada penyediaan listrik untuk masyarakat, PLN juga turut berkontribusi dalam ketersediaan fasilitas publik yang memadai serta menjunjung tinggi tradisi dan kebudayaan adat desa setempat," kata GM Yasir. (PT/E-4)
Salah satu penerima manfaat, Agus, warga Bima, mengungkapkan kegembiraannya setelah rumahnya teraliri listrik,
Penghargaan ini diberikan karena program PLN Peduli 'Desa Berdaya' ini telah memberi dampak positif bagi masyarakat dan menjadi wujud komitmen dalam berkelanjutan program.
tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan atau tetap
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
Keterlibatan desa adat di Gianyar sangat penting karena maraknya kasus penyalahgunaan izin tinggal dan overstay oleh warga negara asing (WNA) di wilayah Bali.
Koster menyebut ormas-ormas yang belum terdaftar atau tidak mematuhi aturan perundangan tidak diakui dan dilarang beroperasi di wilayah Bali.
Dengan peningkatan kualitas pengelolaan LPD secara menyeluruh diharapkan dapat mendukung penguatan LPD dan mendukung kemajuan Desa Adat.
Ketua Majelis Desa Adat di Bali berharap pemerintah lebih memberikan perlindungan hak kepada masyarakat adat, terutama hak-hak atas tanah adat secara nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved