Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan sangat memungkinkan anggaran Pemilu 2024 akan membengkak karena adanya pemekaran wilayah di Papua menjadi tiga daerah Daerah Otonom Baru (DOB).
“Sangat mungkin (ada kenaikan kebutuhan anggaran),” ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, Kamis (30/6).
Hasyim menyebut jika pemerintah menyetujui revisi UU Pemilu guna meresmikan tiga DOB di Papua sebagai daerah pemilihan (dapil), maka KPU harus melakukan penyesuaian baru untuk Pemilu 2024.
“Karena perencanaannya kan berasaldari situasi yang belum ada perubahan, kalau ada perubahan pasti ada penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.
Menurut Hasyim, penting bagi pemerintah untuk segera mengambil keputusan, terurama terkait aspek elektoral, penataan dapil, jumlah kursi beberapa daerah.
Baca juga: DPR Setujui Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua
Idealnya, kata Hasyim, pemerintah segera memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan pemilu di tiga DOB Papua pada akhit tahun 2022.
“Karena Februari 2023 itu sudah ada kegiatan KPU menetapkan daerah pemilihan. Sehingga UU daerah pemilihan harus sudah siap,” terang Hasyim.
“Lalu Mei 2023 juga sudah ada tahap pencalonan DPR RI dan DPD. Oleh karena itu sebelum pencalonan diharapkan sudah selesai,” tandasnya.
Adapun total anggaran yang diperlukan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 berdasarkan situasi kekinian sebelum adanya DOB Papua mencapai Rp76,6 Triliun. (OL-4)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
Bernol mengungkapkan, kondisi saat ini, masyarakat asli Papua Boven Digoel bukan lagi menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri tetapi justru pendatanglah yang seakan-akan menjadi tuan
Dari ketujuh nama tersebut, banyak pihak menilai Anthonius Ayorbaba paling layak menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved