Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI membantah pernyataan Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD terkait anggaran Pemilu 2024 untuk tahun ini.
Diketahui, Mahfud menepis bahwa pencairan dana pemilu mengalami hambatan. Bahkan, Mahfud menyebut tambahan anggaran pemilu yang disetujui bersama bukan Rp5,6 triliun, melainkan sebesar Rp1,24 triliun.
Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Idham Holik menuturkan sampai saat ini pihaknya masih menunggu realisasi anggaran. “Kami masih menunggu realisasi anggaran yang telah disepakati DPR. Itu belum 100% direalisasikan,” terang Idham kepada Media Indonesia, Selasa (2/8).
“Anggaran usulan yang telah disepakati dengan DPR itu belum dipenuhi. Kami minta hal tersebut, agar tahapan (pemilu) bisa optimal. Terutama terkait kebutuhan teknologi dan informasi,” imbuhnya.
Idham pun berharap rancangan KPU terkait anggaran dan kebutuhan pemilu, bisa segera direalisasikan. Mengingat, Komisi II DPR RI sudah menyepakati tambahan anggaran pemilu tersebut.
“Iya untuk anggaran tambahan 2022 ini kami masih berharap pencairan bisa dilakukan,” pungkas dia.
Sebelumnya, KPU mendapat tambahan anggaran pada tahun ini sebesar Rp1,24 triliun. Anggaran itu untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang dimulai tahun ini. Dengan penambahan tersebut, total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebesar Rp3,69 triliun.(OL-11)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved