Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI membantah pernyataan Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD terkait anggaran Pemilu 2024 untuk tahun ini.
Diketahui, Mahfud menepis bahwa pencairan dana pemilu mengalami hambatan. Bahkan, Mahfud menyebut tambahan anggaran pemilu yang disetujui bersama bukan Rp5,6 triliun, melainkan sebesar Rp1,24 triliun.
Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Idham Holik menuturkan sampai saat ini pihaknya masih menunggu realisasi anggaran. “Kami masih menunggu realisasi anggaran yang telah disepakati DPR. Itu belum 100% direalisasikan,” terang Idham kepada Media Indonesia, Selasa (2/8).
“Anggaran usulan yang telah disepakati dengan DPR itu belum dipenuhi. Kami minta hal tersebut, agar tahapan (pemilu) bisa optimal. Terutama terkait kebutuhan teknologi dan informasi,” imbuhnya.
Idham pun berharap rancangan KPU terkait anggaran dan kebutuhan pemilu, bisa segera direalisasikan. Mengingat, Komisi II DPR RI sudah menyepakati tambahan anggaran pemilu tersebut.
“Iya untuk anggaran tambahan 2022 ini kami masih berharap pencairan bisa dilakukan,” pungkas dia.
Sebelumnya, KPU mendapat tambahan anggaran pada tahun ini sebesar Rp1,24 triliun. Anggaran itu untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang dimulai tahun ini. Dengan penambahan tersebut, total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebesar Rp3,69 triliun.(OL-11)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved