Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TAMBAHAN anggaran pemerintah untuk BBM dan LPG subsidi, diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat, khususnya dari kalangan tidak mampu. Terlebih saat ini, di tengah tingginya harga minyak dunia akibat kondisi geopolitik dan juga dampak Covid-19 yang masih dirasakan rakyat.
“Ini untuk mengurangi beban masyarakat. Penambahan anggaran BBM dan LPG subsidi, memang diberikan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu,” kata anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo, kepada media di Jakarta, Rabu (29/6).
Menurut Sartono, upaya tersebut memang penting. Apalagi, kondisi geopolitik dan dampak Covid-19 saat ini, diikuti dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Upaya Pemerintah tersebut, diharapkan membuat ketersediaan BBM bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga. Dengan demikian, diharapkan pula bisa menjaga roda ekonomi masyarakat.
“Jadi, pemerintah memang hadir untuk mengurangi beban rakyat. Dan DPR tentu saja mendukung dan melakukan pengawasan,” sambung Sartono.
Baca juga: Pengamat: Gunakan BBM dan LPG Subsidi Secara Bijak
Kondisi geopolitik saat ini memang cukup berat. Hal itu antara lain ditandai dari harga minyak dunia. Meski mengalami dinamika, namun minyak mentang memang terus berada pada level tinggi, di atas USD100 per barel.
Saat ini misalnya, jenis Brent dijual pada harga USD110, 05 per barel. Sedangkan WTI pada level USD104,27 per barel.
Dengan kondisi yang berat ini, tentu saja masyarakat pun diharapkan bijak dalam mengkonsumsi BBM dan LPG. Meski pemerintah menaikkan anggaran BBM dan LPG subsidi, namun di sisi berbeda, masyarakat pun diharapkan berhemat.
Selain itu, masyarakat diharapkan sadar, bahwa BBM dan LPG subsidi, hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu.
Dalam kaitan itu pula, Sartono juga yakin bahwa dukungan penuh pemerintah dan DPR tersebut, akan dibarengi dengan kinerja penuh Pertamina dalam menjalankan berbagai penugasan.
Termasuk di antaranya, dalam menerapkan strategi keuangan yang tepat dan efisien, sehingga berbagai penugasan tersebut bisa dijalankan dengan baik.
Untuk itu pula, lanjut Sartono, upaya Pertamina tersebut juga harus mendapat dukungan. Terutama dari aparat penegak hukum, agar BBM dan LPG Subsidi ini tepat sasaran.
"Jadi harus ada koordinasi antara BPH Migas, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian terutama di daerah-daerah jangan sampai kebutuhan rakyat kecil diambil oleh kalangan industri," jelas Sartono.
Selan itu, Sartono juga mengingatkan Pertamina agar dapat mencegah terjadinya antrean kendaraan saat pengisian BBM. “Jadi jangan sampai terjadi lagi, antrean pengisian BBM di daerah," tutup Sartono. (RO/OL-09)
J&T Express meluncurkan J&T Connect Preneur sebagai salah satu program pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tahun ini.
PT Pegadaian meresmikan gedung The Gade Preneur Space yang berlokasi di Kebon Nanas, Jakarta Timur, Selasa (4/6). Gedung itu merupakan venue bagi UMKM binaan perseroan untuk memasarkan produk.
Perayaan HUT diharapkan dapat menjadi pendorong bagi seluruh insan LEN untuk mempercepat transformasi perusahaan dan selalu siap pada setiap perubahan yang ada.
Sebanyak 938 paket sembako diserahkan pada warga RW 07 dan RW 08 Pasirluyu, Kota Bandung.
Festival digelar untuk mendukung pengembangan dan perluasan pasar UMKM di Indonesia.
MB yang bekerja sebagai Account Officer (AO) sudah dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 14 Juli 2024 dan telah menjalani proses penyidikan tahap dua.
Saat ini harga eceran tertinggi gas elpiji 3 kg di Kecamatan Matangkuli, Paya Bakong dan Pirak Timu, Aceh Utara yang semula Rp18 ribu per kg dijual menjadi Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per kg.
15 ribu pangkalan resmi LPG 3 kg bersubsidi memiliki ciri-ciri di lokasi penjualan ada plang penanda yang mencantumkan nama pangkalan, nomor registrasi, HET, nama agen dan call center.
Pada tingkatan pengecer harga terpantau antara Rp25.000 hingga Rp28.000. Sementara HET yang sudah ditentukan adalah Rp18.000 per tabung.
MASYARAKAT Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Provinsi Jambi kesulitan mendapatkan gas bersubsidi ukuran 3 Kg (gas melon)
POLDA Kalimantan Selatan menangkap sedikitnya 15 orang dari 15 kasus praktik penyimpangan gas LPG 3 kilogram bersubsidi (gas melon) sepanjang 2020 di wilayah tersebut.
Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Temanggung Heri Kardono mengatakan, tahun 2020 lalu kuota gas bersubsidi untuk Temanggung sebanyak 21 metrik ton. Jumlah itu setara dengan 7 juta tabung gas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved