Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PEMBELIAN elpiji 3 kilogram (kg) dengan menggunaan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu solusi agar subsidi tepat sasaran.
Dengan mekanisme tersebut, penyaluran gas bersubsidi akan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Penggunaan KTP dengan single identity number ini bisa menjadi solusi karena langsung mengenali pemegangnya,” ungkap Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Mudrajad Kuncoro dalam keterangannya, hari ini.
Baca juga: Catat! Beli Gas Elpiji 3 Kg Harus Terdaftar Mulai 1 Januari 2024
Menurut dia, urgensi penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon adalah sebagai identifikasi yakni untuk mengetahui apakah pembeli memang orang yang tepat atau tidak.
“Tujuan penggunaan KTP dan/atau KK kan cuma satu yaitu untuk mengidentifikasi apakah memang layak membeli gas tiga kilogram yang disubsidi atau tidak,” urai Mudrajad.
Identifikasi itu penting karena pada akhirnya bisa memperlancar distribusi kepada masyarakat yang memang berhak. Itu sebabnya, Mudrajad juga mengusulkan, jika diperlukan bisa dipergunakan juga kartu identitas lain.
Misalnya, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu-kartu lain yang menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan subsidi gas melon.
“Jadi memang harus ada cek dan ricek selain KTP. Apalagi, ada juga kalangan miskin yang tidak memiliki KTP,” kata dia.
Baca juga: Cara Mudah Daftar Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Online Tahun 2024
Selama ini, lanjut Mudrajad, memang sering terjadi bahwa bukan hanya keluarga miskin dan usaha mikro yang menggunakan gas melon, tetapi juga kalangan menengah ke atas.
Padahal, tujuan subsidi adalah membantu kalangan tidak mampu. “Dalam praktik, banyak juga orang kaya dan rumah makan menggunakan gas tiga kilogram itu. Ini kan berarti tidak tepat sasaran,” tuturnya.
Mudrajad juga berharap masyarakat mampu tidak lagi menggunakan gas melon. Alasannya, karena subsidi memang tidak ditujukan untuk mereka.
“Kalangan menengah ke atas harus tahu diri, tidak menggunakan gas tiga kilogram tetapi yang lima kilogram atau 12 kilogram,” jelasnya.
Selain itu, Mudrajad mengusulkan perlu perluasan pemanfaatan jaringan gas. Melalui sambungan pipa langsung ke rumah-rumah, dia menilai, subsidi gas juga bisa lebih tepat sasaran.
"Solusi lain, kita kan punya PGN (Perusahaan Gas Nasional). Kenapa tidak disalurkan dengan pipa langsung ke rumah tangga seperti di negara maju? Di beberapa daerah, PGN sudah masuk dengan cara itu dan feasible secara ekonomi,” tutupnya. (RO/S-2)
Masyarakat diimbau untuk membeli elpiji 3kg di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemda masing-masing wilayah.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembelian LGP 3 kg atau gas melon belum akan dibatasi jumlahnya meski harus menggunakan KTP.
PEMBELI LPG 3 kilogram (kg) wajib menunjukkan KTP mulai 1 Juni 2024. Hal itu disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga.
Hanya masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang dibolehkan menggunakan elpiji bersubdi.
MULAI 1 Januari 2024, pembelian gas elpiji 3 kg hanya akan tersedia bagi mereka yang terdaftar. Berikut syarat dan cara mendaftar agar Anda terdaftar sebagai pembeli elpiji 3 kg.
Pertamina terus memastikan distribusi BBM dan LPG Subsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di mata rantai distribusi mulai dari terminal BBM hingga SPBU.
Penyebab utama banyaknya warga Kampung Baru belum memiliki dokumen kependudukan karena warga di sana belum memiliki surat kepemilikan lahan.
Jika KTP hilang, kamu perlu mengurus penggantian KTP yang hilang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di wilayah tempat tinggalmu.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjanjikan pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak atau hilang karena banjir dapat selesai sehari
WARGA Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, melayangkan protes karena merasa nama mereka dicatut dalam surat kepemilikan tanah untuk lahan yang dipasangi pagar laut.
MK menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tanpa memiliki agama atau kepercayaan yang dianut warganegara.
PERUSAHAAN Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) mendorong gerai atau outlet Rumah Pangan Kita (RPK) dapat berkembang secara masif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved