Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memulai transformasi pembelian subsidi liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram (kg) atau gas elpiji 3 kg alias gas melon dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) pada Sabtu, (1/6). Meski begitu, pembelian disebut belum akan dibatasi.
Kementerian ESDM bersama PT Pertamina Patra Niaga akan melakukan pendataan berbasis teknologi kepada setiap pengguna LPG 3 kg dengan pencatatan berbasis teknologi menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) di setiap pangkalan LPG.
"Proses transformasi ini dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi sosial masyarakat," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, di Jakarta, Jumat (31/5).
Baca juga : Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai 1 Juni 2024
Kendati demikian, Agus menegaskan pembelian tabung gas melon belum dibatasi. Bagi masyarakat yang belum mendaftar program Subsidi Tepat LPG, dipersilakan membawa KTP saat membeli LPG 3 kg di pangkalan agar terdata. Bagi yang sudah daftar, dapat membeli seperti biasa dengan menunjukkan KTP.
"Jadi saat ini belum ada pembatasan langsung terhadap pembelian LPG 3 Kg, melainkan perubahan pencatatan data pengguna LPG 3 kg, dari semula logbook manual, menjadi berbasis teknologi menggunakan MAP," jelasnya.
Dia menambahkan terdapat pengecualian pembelian LPG dengan menunjukkan KTP yakni untuk daerah-daerah tertentu yang masih mengalami kesulitan sinyal, di mana penggunaan logbook tetap diperlukan.
Baca juga : Pertamina akan Tutup Pangkalan yang Jual Gas Elpiji 3 Kg Tanpa KTP
“Beberapa daerah yang masih kesulitan sinyal internet dikecualikan dan masih menggunakan logbook,” kata Agus
Per 30 April 2024, terdapat 41,8 juta NIK yang mendaftar Subsidi Tepat LPG, di mana 86% pendaftarnya adalah dari sektor rumah tangga. Selebihnya 5,8 juta NIK dari usaha mikro, 12,8 ribu NIK dari petani sasaran, 29,6 ribu NIK nelayan sasaran dan 70,3 ribu pengecer LPG.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan pihaknya mendukung upaya transformasi subsidi LPG 3 kg dengan terus membuka pendaftaran pengguna di pangkalan. Konsumen cukup membawa KTP agar dicatat oleh pangkalan melalui MAP Pertamina.
"Bagi yang sudah daftar, dapat membeli seperti biasa dengan menunjukkan KTP," pungkasnya.
(Z-9)
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
PERTAMINA Patra Niaga bersama Bank Indonesia berkolaborasi menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di pangkalan gas elpiji 3 kg.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menjadi tanda krisis koordinasi.
"Total kita siapkan 1.120 tabung gas elpiji 3 kg, harga sesuai HET Rp18 ribu per tabung,"
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan aturan baru dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg).
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
Kepolisian menyebutkan tabung gas bocor sehingga meledak pada salah satu rumah di Cengkareng Barat, Jakarta Barat karena regulator longgar.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
PERTAMINA Patra Niaga memastikan stok elpiji di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam keadaan aman hingga Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.
KEKHAWATIRAN berlebihan hingga membeli suatu barang berlebih atau panic buying gas elpiji 3 kilogram terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adapun kuota LPG 3 kg di Jakarta pada 2025 yang telah disetujui adalah 407.555 metric ton (MT).
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved