Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
WACANA menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan dinilai bukan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan LPG 3 Kg di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Penyaluran LPG 3 Kg harus dilakukan secara terukur, transparan, dan didukung oleh kajian riil terhadap pengguna.
“Penyaluran yang tepat dan transparan, dengan dukungan data akurat, akan memberikan gambaran jelas dalam pemberian kuota tahunan maupun triwulanan untuk Kota Batam,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Sianturi, Jumat (7/2/2025).
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh melupakan produk LPG non-subsidi Pertamina, seperti LPG 5,5 Kg dan 12 Kg. Kesadaran masyarakat berpenghasilan mampu untuk beralih dari LPG 3 Kg (Melon), yang seharusnya menjadi hak masyarakat kurang mampu, perlu terus ditingkatkan.
Selain itu, warga Batam diimbau agar tidak panik menyikapi isu kelangkaan LPG 3 Kg yang terjadi di beberapa kota di Pulau Jawa. Isu ini mencuat seiring dengan wacana pembatasan penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer serta rencana menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan.
“Berdasarkan data dari Pertamina, terdapat 2.300 pangkalan LPG yang tersebar di Batam, jumlah ini hampir sebanding dengan total RT di kota ini,” ujarnya.
Pemerintah diharapkan tidak terburu-buru mengambil kebijakan baru yang justru dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. “Saya mendukung pemerintah bersama akademisi dan Pertamina untuk menyempurnakan program pengendalian distribusi LPG yang sudah ada,” tambahnya.
Lebih lanjut, disarankan agar pemerintah melakukan kajian mendetail terkait kebutuhan riil rumah tangga dan pelaku UKM, serta mengkategorikan pihak-pihak yang layak menerima LPG 3 Kg. Langkah ini diharapkan dapat memastikan distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran dan mengurangi ketergantungan masyarakat mampu terhadap LPG bersubsidi. (S-1)
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Sepanjang awal Juni 2025, program ini menyasar sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, dengan fokus utama mengedukasi masyarakat terkait penggunaan LPG yang aman dan benar di tingkat rumah tangga.
Untuk BBM, tersedia cadangan dengan ketahanan 8-13 hari, sedangkan LPG memiliki ketahanan hingga 5 hari.
PTK terus mendukung kebutuhan layanan marine services dalam memperkuat pasokan energi nasional, terutama selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Dengan langkah itu, lanjutnya, Disperindagkop UKM Riau berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah.
PT Pertamina Patra Niaga menyoroti maraknya informasi keliru mengenai elpiji 3 kg yang beredar di media sosial.
Pemkot Bengkulu terus melakukan pengawasan pendistribusian elpiji tiga kilogram di setiap pangkalan setiap hari guna memastikan penggunaan gas subsidi tepat sasaran.
Pantauan di lapangan, harga gas 3 kilogram di pangkalan Rp18.000 per tabung, dan di pengecer rata-rata Rp20.000-Rp21.000 per tabung.
Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sistem quick-response (QR) code untuk mempermudah warga Jakarta yang hendak membeli gas subsidi elpiji 3kg.
Ombudsman RI menemukan fakta di lapangan bahwa distribusi elpiji 3 kg masih tidak seimbang bahkan cenderung amburadul.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved