Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran Pemilu 2024 khususnya untuk kebutuhan tahun 2022.
Diketahui, anggaran 2022 yang dikucurkan pemerintah saat ini mencapai Rp3,6 Triliun dari Rp5,6 triliun yang disetujui oleh DPR.
Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengakui memang ada beberapa pos kebutuhan yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca juga: PKN Bakal Boyong Anas Urbaningrum di Pemilu 2024
"Karena belum disetujui untuk sarana prasarana renovasi dan rekap kantor di seluruh Indonesia," ungkap Yulianto di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (2/8).
Kemudian, Yulianto juga menyebut masih kantor KPU yang membutuhkan renovasi.
Belum lagi, kata Yulianto, dukungan teknologi informasi (IT) juga belum disetujui anggarannya oleh Kemenkeu.
"Kami berharap mendapatkan revisi untuk pelaksanaan Pemilu 2024 lebih optimal KPU. Kami butuh dukungan pemerintah," pungkasnya. (OL-4)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved