Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Ada sekitar 950 anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia yang menjadi tanggung jawab negara.
Perhatian Pemerintah Daerah dalam layanan pendidikan masyarakatnya sangat penting, baik layanan pendidikan umum maupun pendidikan agama dan keagamaan.
Budi Gunadi Sadikin mengemukakan pandemi COVID-19 telah memberi pelajaran bahwa duplikasi anggaran di sektor kesehatan bisa diefisiensikan.
Untuk tahun, PUPR membutuhkan biaya Rp5,4 triliun dan pada di 2023 memerlukan anggaran Rp20,8 triliun dan sisanya di 2024.
Pascapemindahan Ibu Kota Negara, APBD DKI Jakarta akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, APBD DKI ditetapkan sebesar Rp82,47 triliun.
Sepanjang tahun ini, pergerakan IHSG positif, bahkan saat Wall Street dan Eropa anjlok. IHSG pun diperkirakan stabil berada di level 7.000-7.100.
Momentum ini mesti dimaksimalkan untuk meningkatkan kembali kekuatan ekonomi rakyat Indonesia yang sejatinya masih tetap di sektor pertanian.
Tujuannya untuk menerapkan tertib administrasi dan memitigasi risiko adanya temuan serta monitoring dan evaluasi terhadap kualitas kinerja pelaksanaan anggaran berdasrkan IKPA.
Hal itu penting untuk dilakukan agar beban subsidi dalam postur APBN tidak semakin membengkak. Diketahui, belanja untuk subsidi energi sudah mencapai Rp502 triliun.
Sejak Mei 2022, dana pemerintah daerah yang mengencap di perbankan tercatat di atas Rp200 triliun. Menkeu menilai jumlah tersebut terlalu besar.
Berkaca pada Pemilu 2019, beban kerja petugas di Badan Ad Hoc dinilai lebih berat. Pemerintah dan DPR pun menyetujui kenaikan upah petugas di Badan Ad Hoc.
Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB kuartal II 2022 mencapai Rp4.919,9 triliun atau tumbuh sebesar 5,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Diharapkan pemerintah daerah bisa mempercepat penyerapan anggaran 2022
Heri Gunawan mendesak pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
MENKO Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah menjamin ketersediaan anggaran untuk Pemilu 2024. Untuk itu KPU diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran.
Pemerintah diketahui baru menurunkan Rp1,2 triliun kepada KPU untuk melaksanakan berbagai tahapan pemilu. Namun, jumlah itu masih kurang sekitar Rp4,3 triliun.
Pemprov Sumut mengajukan anggaran ratusan miliar rupiah kepada pusat untuk membenahi dan memperkuat pelayanan kesehatan.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada kendala dalam pencairan tambahan anggaran untuk KPU terkait tahapan Pemilu 2024 pada tahun ini.
Diketahui, anggaran 2022 yang dikucurkan pemerintah saat ini mencapai Rp3,6 Triliun dari Rp5,6 triliun yang disetujui oleh DPR.
Hasyim menyampaikan usulan penambahan anggaran KPU Tahun 2022 telah disetujui oleh Komisi II DPR RI. Kemudian, akan dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved