Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PEMPROV DKI Jakarta membantah dugaan pengendapan dana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp82,9 miliar selama periode 2013-2021 di rekening penampungan Bank DKI.
"Kami tidak pernah menghalangi, apalagi mengurangi atau mengendapkan. Itu masalah mekanisme teknis," pungkas Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, Sabtu (27/8).
Baca juga: PSI Kritik Distribusi Bansos DKI yang Berantakan
Ariza, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Pemprov DKI berupaya mempercepat penyaluran dana sosial pendidikan. Namun, pencairan dana bantuan itu tergantung masyarakat. Mengingat, saat ini semua proses dilakukan secara daring (online).
Pihaknya pun mendorong masyarakat untuk mempercepat pencairan dana KJP Plus dan KJMU. "Itu kan dari masyarakat sendiri. Cair tidak cair, itu bukan dihalangi oleh kami, karena dananya ada," imbuhnya.
Baca juga: DPRD Jakarta Heran ASN Terima Subsidi Transportasi
Pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penyebab banyaknya dana KJP yang belum tersalurkan. Diketahui, Anggota DPRD DKI Jamaludin menyoroti dana mengendap di rekening penampungan Bank DKI pada 2013-2021 sebesar Rp82,97 miliar.
Jamaludin mengutarakan temuan itu dalam rapat paripurna pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021. Menurutnya, dana mengendap disebabkan gagal salur dan gagal distribusi program KJP Plus dan KJMU.(Ant/OL-11)
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hocĀ
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved