Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMPROV DKI Jakarta membantah dugaan pengendapan dana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp82,9 miliar selama periode 2013-2021 di rekening penampungan Bank DKI.
"Kami tidak pernah menghalangi, apalagi mengurangi atau mengendapkan. Itu masalah mekanisme teknis," pungkas Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, Sabtu (27/8).
Baca juga: PSI Kritik Distribusi Bansos DKI yang Berantakan
Ariza, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Pemprov DKI berupaya mempercepat penyaluran dana sosial pendidikan. Namun, pencairan dana bantuan itu tergantung masyarakat. Mengingat, saat ini semua proses dilakukan secara daring (online).
Pihaknya pun mendorong masyarakat untuk mempercepat pencairan dana KJP Plus dan KJMU. "Itu kan dari masyarakat sendiri. Cair tidak cair, itu bukan dihalangi oleh kami, karena dananya ada," imbuhnya.
Baca juga: DPRD Jakarta Heran ASN Terima Subsidi Transportasi
Pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penyebab banyaknya dana KJP yang belum tersalurkan. Diketahui, Anggota DPRD DKI Jamaludin menyoroti dana mengendap di rekening penampungan Bank DKI pada 2013-2021 sebesar Rp82,97 miliar.
Jamaludin mengutarakan temuan itu dalam rapat paripurna pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021. Menurutnya, dana mengendap disebabkan gagal salur dan gagal distribusi program KJP Plus dan KJMU.(Ant/OL-11)
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved