Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMISI B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti penerima subsidi transportasi yang diberikan pemerintah bagi warga. Bantuan pemerintah dalam bentuk keringanan biaya transportasi tersebut diharapkan dapat tepat sasaran.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, Asisten Perekonomian Sekertaris Daerah dan Dinas Perhubungan perlu melakukan peninjauan ulang. Sebab APBD yang digelontorkan untuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp6 triliun per tahun.
Baca juga: Warga Bekasi Antusias Melihat Karnaval Budaya Kampung Bali
“Harus ekstra hati-hati karena PSO atau subsidi ini jumlahnya cukup besar. Sekarang bagaimana sehingga bisa memberikan layanan terbaik kepada warga pengguna transportasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (3/3/2022).
Ismail menyebut, berdasarkan data penerima subsidi, Komisi B menilai kurang tepat diberikan untuk aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta yang memiliki penghasilan memadai. Padahal, masih banyak kalangan yang memerlukan subsidi tersebut. Misalnya siswa sekolah yang tidak dalam kriteria pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Memang harus ada kajian khusus untuk memperkuat data base warga DKI khususnya pengguna transportasi masal ini,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati menyatakan akan melakukan kajian lebih lanjut untuk penyeleksian penerima subsidi.
Meski demikian, ia menyampaikan pemberian subsidi yang dilaksanakan sejauh ini telah tepat sasaran. Salah satu komponen kriteria yang digunakan adalah pegawai penerima Upah Minimum Provinsi (UMP) sesusai rekomendasi Dinas Ketenagakerjaan.
“Semua golongan masyarakat yang akan kita bantu itu rekomendasi dari Dinas terkait. Di mana tahapnya mereka (Dinas) memasukan nama pegawai, diserahkan ke Bank DKI dan baru bisa digunakan. Jadi dari sisi penyeleksian kami rasa sudah cukup baik. Namun ke depan kita ingin lebih baik lagi, sehingga yang mendapat betul-betul yang membutuhkan,” ungkapnya.
Baca juga: Wagub DKI: Tidak Patuhi Prokes, Ribuan Orang Terjaring Operasi Tertib Masker
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo juga memastikan subsidi yang akan diberikan mendatang bisa diterima oleh warga Jakarta yang benar-benar membutuhkan.
“Subsidi yang akan kita berikan akan tepat sasaran, karena diberikan berdasarkan klasifikasi masyarakat yang memang berhak menerimanya,” tuturnya. (Hld/A-3)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap disalurkan pada siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat
Seluruh penerima manfaat KJP diimbau agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Sebanyak total 707.622 siswa di Jakarta akan menerima KJP Plus dengan rincian penerima lanjutan sebanyak 580.893 siswa dan penerima baru sebanyak 126.729 siswa.
Pos ini juga melayani keluhan maupun pengaduan warga berkaitan dengan program yang sudah berjalan termasuk alasan mengapa dari mereka tak masuk DTKS.
Pencairan dana KJP menjadi salah satu hal yang disoroti Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved