PSI Kritik Distribusi Bansos DKI yang Berantakan

KETUA Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad menyebut manajemen distribusi bantuan sosial di DKI Jakarta berantakan.

Idris mengatakan saat ini Pemprov DKI menyalurkan enam macam bantuan sosial, yakni sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Ia menyoroti penyaluran bansos ini kerap terlambat, serta minimnya informasi dan sosialisasi. Selain itu, ia juga menyoroti pemberian bansos yang dirapel hingga tiga bulan sekali.

“Padahal pemberian bantuan sosial diskemakan untuk cair setiap bulan agar dapat membantu warga mengelola keuangan keluarga,” ujar Idris, melalui keterangannya, Rabu (25/8).

Idris juga menilai keterlambatan penyaluran bansos kerap dianggap sebagai suatu kewajaran dan bukan lagi masalah. Ia mengatakan hal tersebut merupakan suatu kemunduran dari pelayanan publik dan harus segera diperbaiki.

Maka dari itu, Idris mengatakan pihaknya mengusulkan tiga poin yang dapat segera dijalankan terkait distribusi bansos. Pertama, kata ia, adanya percepatan proses pendaftaran sebulan sekali sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial No 3 tahun 2021. Ia menilai Pemprov DKI Jakarta perlu segera melakukan revisi Pergub Nomor 17 tahun 2019 agar pendaftaran bantuan sosial dapat dilakukan dengan cepat.

Kedua, proses pendaftaran dan sosialisasi masif oleh pendamping sosial di tingkat kelurahan, agar tidak ada lagi warga berhak yang tidak mendapatkan bantuan. Selain itu, warga yang tertolak juga perlu mendapatkan laporan alasan tidak tertolaknya.

Terakhir, proses pencairan bansos dilakukan tepat dan tidak lagi mentolerir keterlambatan. Apalagi, kata ia, pencairan bansos harus sampai dirapel tiga bulan sekali.

Idris menegaskan Pemprov DKI Jakarta perlu memahami bahwa kondisi pandemi membuat semakin banyak warga menggantungkan hidupnya dari bantuan sosial, sehingga ketepatan penyaluran menjadi penting dan keterlambatan tidak lagi boleh terjadi. “Kita harus sadar bahwa saat ini kondisi ekonomi sedang susah dan bansos menjadi penyambung hidup warga miskin Jakarta,” pungkasnya. (OL-8)