Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk semakin memperbanyak tempat rehabilitasi narkoba.
Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN itu bertujuan memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PLN.
Taufik Basari meminta Kejagung membuat suatu sistem baru berkaitan dengan penghitungan anggaran yang tidak berdasarkan aspek kuantitatif untuk penanganan perkara.
Penguatan ragam bantuan sosial, seperti PKH dan bantuan sembako misalnya, menjadi wujud penguatan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran.
Kepala Negara berharap penyaluran bantuan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah penaikan harga BBM dan dampak pandemi covid-19.
Mengingat pemerintah masih mengalokasikan anggaran subsidi untuk komoditas BBM, dipastikan masyarakat yang memiliki mobil masih menikmati fasilitas tersebut.
Pemerintah memperkirakan dengan tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM, dapat menahan pertambahan angka kemiskinan.
DEM Indonesia mendesak agar impelementasi menuju transisi Energi dari energi fosil ke EBT harus menjadi opsi bersama.
Komisi X DPR mendesak Perpusnas agar berkoordinasi dengan Kemendikbud dan lembaga lain untuk merancang skema kerja sama untuk meningkatkan literasi nasional.
Sebelumnya Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan anggaran MK sebesar Rp344 miliar.
Menurut BSSN, kebutuhan untuk pengamanan jelang Pemilu 2024 memang cukup besar. Khusus pengamanan KPU, BSSN membutuhkan tambahan anggaran Rp10 miliar.
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa dana pensiunan membebani negara (APBN) hingga Rp2.800 triliun, dapat menurunkan produktivitas kerja bagi PNS dan TNI/Polr
Banggar DPR pun terkejut dengan data Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa anggaran untuk kompensasi BBM lebih besar dibandingkan anggaran subsidi BBM.
Sebagai gambaran, anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang sebelumnya hanya mencapai Rp188 triliun pada 2021, kini sudah mencapai Rp504,2 triliun.
Kementerian Pertanian dipotong sampai sekian digit dengan refocusing yang begitu drastis dan fantastis tapi masih memiliki prestasi yang luar biasa.
Namun, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi terkait penyebab banyaknya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang belum tersalur.
Pemerintah masih mencari skema terbaik dari kebijakan subsidi BBM. Sebab, alokasi dana subsidi energi yang telah ditambah pada Juli lalu, akan habis pada Oktober mendatang.
Benny juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapinya dalam memberantas sindikat penempatan ilegal PMI, lantaran memiliki keterbatasan baik dari sisi anggaran maupun kewenangan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mendukung rencana Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.
Sebab, beberapa bulan lalu, pemerintah telah mengusulkan penambahan anggaran subsidi energi pada APBN 2022 dan telah disetujui oleh Banggar DPR.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved