Menkeu: Subsidi BBM Dialihkan ke Bansos dan Bantuan Pekerja

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran untuk subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) yang kini telah mengalami penyesuaian harga, akan dialihkan ke bantuan sosial (bansos) dan bantuan pekerja.

"Sebagian dari belanja yang tadinya untuk subsidi, digunakan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kita akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta kemiskinan dampak dari kenaikan BBM," ujarnya di Istana Kepresidenan, Sabtu (3/9). 

Pemerintah, lanjut dia, memperkirakan dengan adanya tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM, dapat menahan pertambahan angka kemiskinan. Bansos akan diberikan untuk kelompok 40% masyarakat miskin terbawah, yang jumlahnya mencapai 20,67 juta. 

Baca juga: Resmi! Harga Pertalite, Solar dan Pertamax Naik

Lalu, bantuan bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta pada 16 juta pekerja. Sepanjang 2022, pemerintah sudah menaikkan 3 kali lipat anggaran untuk subsidi dan kompensasi BBM dan LPG, dari awalnya sekitar Rp77,5 triliun menjadi Rp149,4 triliun. 

Sementara itu, untuk listrik dari Rp56,5 triliun, naik menjadi Rp59,6 triliun. Adapun untuk kompensasi BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun. Kemudian, untuk kompensasi listrik naik dari Rp0 menjadi Rp41 triliun. Total anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk kompensasi dan subsidi BBM, listrik hingga LPG mencapai Rp502,4 trilun.

Angka tersebut dihitung berdasarkan rata-rata dari Indonesia Crude Price (ICP), yang diperkirakan menjadi US$105 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar AS. Serta, volume dari Pertalite yang diperkirakan mencapai 29 juta kilo liter (KL), serta Solar besubsidi 17,44 juta KL.

Baca juga: Ekonom: Waktu Penaikan Harga BBM Subsidi tidak Tepat

Meski harga minyak mentah sebulan terakhir menurun, namun berdasarkan perhitungan pemerintah, apabila diasumsikan turun US$90 per barel atau bahkan di bawah US$90 per barel, harga ICP menurutnya masih pada angka US$97 per barel. Sehingga,s anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi tetap besar.

"Angka itu dari Rp502 triliun, tetap akan naik Rp653 triliun, kalau harga ICP US$99 per barel. Kalau harga ICP US$85 sampai Desember 2022, kenaikan subsidi menjadi Rp640 triliun, atau kenaikannya Rp137 triliun hingga Rp151 triliun, tergantung ICP," jelas Ani, sapaan akrabnya.

Perkembangan ICP akan terus dimonitor pemerintah. Mengingat, suasana geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia masih dinamis. Pemerintah akan mengalokasikan subsidi bagi masyarakat, yakni sebesar Rp591 triliun. Dalam hal ini, jika ICP tembus US$85 per bareal, atau subsidi sebesar Rp605 triliun jika ICP US$99 per barel.(OL-11)