Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa dana pensiunan membebani negara (APBN) hingga Rp2.800 triliun, dapat menurunkan produktivitas kerja bagi PNS dan TNI/Polri.
Pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan tidak kreatifnya pemerintah dalam mengatasi kondisi perekonomian saat ini.
“Pernyataan pemerintah seperti ini sangat tidak perlu, padahal kondisi masyarakat sedang dibebankan oleh kondisi perekonomian yang tidak membaik. Jangan cari alasan dengan menjadikan dana pensiunan ASN, TNI & Polri sebagai beban APBN”, kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/8).
Lebih lanjut Anis menyinggung asal dari iuran dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) juga berasal dari kantong gaji para abdi negara yang dipotong sebesar 4,75 persen setiap bulannya.
“Jelas sudah diatur dari dulu oleh undang-undang kalau iuran ini dipotong sebesar 4,75% setiap bulannya dari gaji ASN, TNI dan POLRI. Tolong bijaksana lah pemerintah dalam mengeluarkan statement, bisa berdampak psikologis terhadap menurunnya motivasi dan produktivitas kerja abdi negara,” tambah Anis.
Baca juga: Kemenkeu Kaji Perubahan Skema Pembiayaan Pensiun PNS
Selain itu, Anis mengingatkan pendekatan pemerintah agar jangan menjadikan ASN, TNI/Polri sebagai faktor produksi dengan acuan beban biaya (cost). Sedangkan di negara-negara maju pendekatannya sudah human capital.
“Pemerintah seharusnya sadar betul pendekatan manusia jangan berdasarkan biaya atau cost karena ini menjadikan manusia sebagai faktor produksi bukan human capital,” tegas politikus PKS ini.
Meskipun demikian, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini membenarkan atas urgensi perbaikan sistem iuran dana pensiun yang lebih berkeadilan di masa mendatang.
Terlebih dengan adanya tantangan masyarakat yang kian menua (ageing population) yang harus dipersiapkan sedari dini, namun tetap dengan cara menjaga perasaan abdi negara.
“Secara umum skema iuran dana pensiun memang harus diperbaiki, dengan model manfaat pasti yang unfully funded dalam jangka panjang, negara tidak akan sanggup menanggung semua pensiunan dan anak-anaknya hingga usia dewasa," jelasnya.
"Di sisi lain, perlu diperhatikan banyak rakyat sebagai pegawai swasta yang tidak bisa mendapatkan pensiun, dan mereka pembayar pajak (ikut menanggung) juga,” ungkap Anis.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil sikap yang jelas dan berpihak kepada masyarakat, dengan melakukan efisiensi APBN dari banyaknya pengeluaran yang tidak tepat sasaran di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih mengalami tekanan.
“Kenapa tidak menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas? Alih-alih mempermasalahkan dana pensiun, Pemerintah harus mencari cara untuk menyelamatkan APBN kita,” tutup Anis. (RO/OL-09)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved