Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI X DPR RI menyetujui pagu anggaran sementara yang diajukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) sebesar Rp80,2 triliun. Selain itu, Komisi X juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp.10,1 triliun yang diajukan Kemendikbud-Ristek.
"Komis X DPR RI menyetujui pagu anggaran sementara Kemendikbud-Ristek RI RAPBN TA 2023 sebesar Rp80.221.010.125.000 dan usulan tambahan Rp10.145.822.090.000," ujar Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti saat membacakan keputusan rapat Komisi X bersama Kemendikbud-Ristek, Kamis (8/9).
Selanjutnya, kata Agustina, Komisi X akan menyampaikan pagu anggaran yang disepakati tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI.
Baca juga: Latar Belakang Pemberontakan PRRI Permesta
Meski menyetujui usulan tambahan anggaran, Komisi X tetap meminta Kemendikbud-Ristek untuk mendalami lagi rincian program. Begitu pula dengan masukan atau catatan dari para anggota fraksi di Komisi X juga perlu diperhatikan Kemendikbud-Ristek.
Adapun, dari total anggaran yang disetujui, Sekretariat Jenderal merupakan unit Kemendikbud-Ristek yang mendapat alokasi anggaran tertinggi sebesar Rp33.940.663.178,00. Unit ini juga mendapat usulan tambahan anggaran yang paling besar, yakni Rp6.186.589.073,00. Sehingga totalnya menjadi Rp40.127.252.251,00.
Unit dengan anggaran terbesar kedua adalah Ditjen Dikti-Ristek Rp29.554.650.560,00. Tambahan anggaran yang diusulkan senilai Rp657.797.530,00 sehingga totalnya Rp30.212.448.090,00.
Kemudian ada Ditjen Vokasi dengan alokasi anggaran Rp4.096.031.657, 00 diusulkan mendapat tambahan Rp1.177.740.274,00 dan total Rp5.27.771.931,00.
Untuk Ditjen GTK alokasi anggaran sebesar Rp4.223.183.362,00 diusulkan mendapat tambahan Rp716.043.352,00 dan totalnya Rp4.939.226.714,00. Ditjen PAUD Dikdasmen sebesar Rp2.509.889.132,00 dengan tambahan Rp288.670.000,00 menjadi Rp2.798. 559.132,00.
Selanjutnya, Ditjen Kebudayaan senilai Rp1.779.310.942,00 dengan tambahan Rp897.937.027,00 sehingga totalnya Rp2.667.247.969,00. Untuk BSKAP sebesar Rp756.724.604,00 tambahan yang diusulkan Rp83.048.564,00 menjadi Rp839.773.168,00.
Badan Bahasa mendapatkan alokasi Rp558.467.934,00 dan Itjen Kemendikbud-Ristek sebesar Rp201.110.601,00. Kedua unit tidak diusulkan mendapat tambahan anggaran.
Dari total semua unit di Kemendikbud-Ristek beserta usulan tambahan anggaran, secara total kementerian tersebut akan mendapat alokasi anggaran Rp90.366.833.215,00 atau senilai Rp90,3 triliun. (H-3)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved