Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI X DPR RI menyetujui pagu anggaran sementara yang diajukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) sebesar Rp80,2 triliun. Selain itu, Komisi X juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp.10,1 triliun yang diajukan Kemendikbud-Ristek.
"Komis X DPR RI menyetujui pagu anggaran sementara Kemendikbud-Ristek RI RAPBN TA 2023 sebesar Rp80.221.010.125.000 dan usulan tambahan Rp10.145.822.090.000," ujar Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti saat membacakan keputusan rapat Komisi X bersama Kemendikbud-Ristek, Kamis (8/9).
Selanjutnya, kata Agustina, Komisi X akan menyampaikan pagu anggaran yang disepakati tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI.
Baca juga: Latar Belakang Pemberontakan PRRI Permesta
Meski menyetujui usulan tambahan anggaran, Komisi X tetap meminta Kemendikbud-Ristek untuk mendalami lagi rincian program. Begitu pula dengan masukan atau catatan dari para anggota fraksi di Komisi X juga perlu diperhatikan Kemendikbud-Ristek.
Adapun, dari total anggaran yang disetujui, Sekretariat Jenderal merupakan unit Kemendikbud-Ristek yang mendapat alokasi anggaran tertinggi sebesar Rp33.940.663.178,00. Unit ini juga mendapat usulan tambahan anggaran yang paling besar, yakni Rp6.186.589.073,00. Sehingga totalnya menjadi Rp40.127.252.251,00.
Unit dengan anggaran terbesar kedua adalah Ditjen Dikti-Ristek Rp29.554.650.560,00. Tambahan anggaran yang diusulkan senilai Rp657.797.530,00 sehingga totalnya Rp30.212.448.090,00.
Kemudian ada Ditjen Vokasi dengan alokasi anggaran Rp4.096.031.657, 00 diusulkan mendapat tambahan Rp1.177.740.274,00 dan total Rp5.27.771.931,00.
Untuk Ditjen GTK alokasi anggaran sebesar Rp4.223.183.362,00 diusulkan mendapat tambahan Rp716.043.352,00 dan totalnya Rp4.939.226.714,00. Ditjen PAUD Dikdasmen sebesar Rp2.509.889.132,00 dengan tambahan Rp288.670.000,00 menjadi Rp2.798. 559.132,00.
Selanjutnya, Ditjen Kebudayaan senilai Rp1.779.310.942,00 dengan tambahan Rp897.937.027,00 sehingga totalnya Rp2.667.247.969,00. Untuk BSKAP sebesar Rp756.724.604,00 tambahan yang diusulkan Rp83.048.564,00 menjadi Rp839.773.168,00.
Badan Bahasa mendapatkan alokasi Rp558.467.934,00 dan Itjen Kemendikbud-Ristek sebesar Rp201.110.601,00. Kedua unit tidak diusulkan mendapat tambahan anggaran.
Dari total semua unit di Kemendikbud-Ristek beserta usulan tambahan anggaran, secara total kementerian tersebut akan mendapat alokasi anggaran Rp90.366.833.215,00 atau senilai Rp90,3 triliun. (H-3)
SERANGAN militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 yang akhirnya menyulut krisis geopolitik selama satu bulan ini telah menghasilkan dampak serius
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved