Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk memprioritaskan penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya untuk Badan Ad Hoc.
"Karena beban kerja di 2019 saja seperti itu. Maka lebih meningkatkan kinerja kawan-kawan yang ada di Badan Ad Hoc. Mau tidak mau honornya harus ditingkatkan," jelas Anggota KPU Yulianto Sudrajat, Selasa (9/8).
Apalagi, beban berat meliputi penyelenggara khususnya di tingkat KPPS, PPS, hingga PPK. Setelah melalui pembahasan lebih lanjut, pemerintah dan DPR dikatakannya menyetujui kenaikan honor badan Ad Hoc.
Kenaikan upah tersebut berdasarkan surat Kemenkeu S-647/MK.02/2022 per 5 Agustus 2022. Diketahui, kenaikan ini bakal diterima untuk PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, PPLN, KPPSLN dan Pantarlih Luar Negeri.
Adapun kenaikan upah petugas tergolong lebih tinggi, jika dibandingkan Pemilu 2019 dan Pemilu 2020. Sementara itu, untuk kebutuhan teknologi informasi, pihaknya akan melakukan penundaan.
KPU hanya akan memprioritaskan pengadaan komputer laptop di tingkat provinsi, serta kabupaten/kota. "Kita optimalkan anggaran yang ada. Total sarana dan prasarana yang di Juli 17,4%. Kalau tidak salah dan itu yang kita optimalkan," pungkasnya.(OL-11)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU dan Bawaslu diminta belajar dalam mengurus tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024. Aturan yang lebih jelas dari Pemilu 2024 sebelumnya diperlukan
Bawaslu mengakui pihaknya hanya menerima laporan masyarakat pelanggaran pemilu yang diregistrasi sebanyak 40 persen.
Menurutnya, mengawal suara adalah hak konstitusional seluruh peserta pemilu
Sebelumnya, Jokowi tiba-tiba mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan progres kesiapan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Urusan itu dinilai masih aman dan terkendali.
Pemilihan lebih awal di luar negeri dimungkinkan karena beberapa faktor, salah satunya karena keterjangkauan WNI di luar negeri yang terbilang luas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved