Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PROVINSI Sulawesi Tengah mendapat atensi Inspektorat Jenderal (Irjen) khusus Kemendagri berkaitan dengan asistensi percepatan penyerapan anggaran APBD 2022.
Seluruh kepala daerah bupati, wali kota dan sekretaris daerah (Sekda) se Sulteng berkumpul di ruang Polibu, Pemprov Sulteng, Senin, (8/8)
Hadir dalam acara itu, Irjensus Kemendagri Teguh Narutomo, Inspektur Wilayah II Irjen Kemendagri dan Inspektur IV Kemendagri Arsan Latif.
Gubernur Sulteng melalui Pj Sekdaprov, Rudy Dewantoro menyambut asistensi percepatan penyerapan anggaran 2022 yang dilakukan Irjen Depdagri.
Ia mengakui penyerapan anggaran APBD 2022 hanya di bawah 35 persen. Penyerapan APBD terbaik diraih Kabupaten Banggai. Sebaliknya Kabupaten Buol penyerapan anggaran terendah.
"Forum asistensi percepatan APBD adalah momentum dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kehadiran para Irjensus dan Irjen Kemendagri adalah bentuk atensi yang mesti dimanfaatkan " ujar Rudy.
Inspektur Wilayah II Irjen Kemendagri, Ucok A. Damenta mengatakan, hasil asistensi percepatan penyerapan APBD akan menjadi tolak ukur yang akan disampaikan ke Mendagri Tito Karnavian. Setelah asistensi, seluruh wilayah penyerapan anggarannya akan diekspos secara nasional.
Adapun Teguh mengingatkan bahwa asistensi adalah pembimbingan. Apabila sudah diarahkan akan masuk pada tahap penindakan. ‘’Kita memiliki satu komando baik di provinsi, kabupaten dan kota. Masalah di wilayah kawan kawan juga masalah kami di pusat. Peran kawan kawan di APIP mesti jelas. Termasuk delapan area intervensi yang diharapkan di MCP,’’ ujarnya.
Teguh kembali mengingatkan independensi APIP apabila ada penyalahgunaan kewenangan secepatnya disampaikan ke Irjen Kemendagri. Apabila dibiarkan maka akan ada pembinaan dan harus ada saksi. ‘’Jangan ragu-ragu melaporkan bila ada potensi penyalahgunaan kewenangan atau korupsi maka rekomendasikan untuk diganti atau dilaporkan,’’ tegasnya.
Kemudian, Inspektorat IV Depdagri, Arsan Latif memandu asistensi percepatan penyerapan anggaran 2022 baik provinsi, kabupaten dan kota. Tak tanggung tanggung, Arsan langsung absen peserta. ‘’Jangan main main absen ini juga kami laporkan,’’ tandasnya. (OL-8)
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berlomba dengan waktu.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan dana Rp1,9 triliun di perbankan bukan mengendap, melainkan anggaran operasional yang sudah dialokasikan.
Berdasarkan catatan BPKPD, perangkat daerah yang tingkat penyerapan anggarannya cukup besar yaitu Sekretariat DPRD. Penyerapannya terealisasi mencapai 63,38%.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
PERUM Bulog mengaku belum bisa melaksanakan kebijakan penetapan HPP gabah petani yang ditetapkan Bapanas, karena saat ini penyerapan masih berlaku di penggilingan.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved