Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PROVINSI Sulawesi Tengah mendapat atensi Inspektorat Jenderal (Irjen) khusus Kemendagri berkaitan dengan asistensi percepatan penyerapan anggaran APBD 2022.
Seluruh kepala daerah bupati, wali kota dan sekretaris daerah (Sekda) se Sulteng berkumpul di ruang Polibu, Pemprov Sulteng, Senin, (8/8)
Hadir dalam acara itu, Irjensus Kemendagri Teguh Narutomo, Inspektur Wilayah II Irjen Kemendagri dan Inspektur IV Kemendagri Arsan Latif.
Gubernur Sulteng melalui Pj Sekdaprov, Rudy Dewantoro menyambut asistensi percepatan penyerapan anggaran 2022 yang dilakukan Irjen Depdagri.
Ia mengakui penyerapan anggaran APBD 2022 hanya di bawah 35 persen. Penyerapan APBD terbaik diraih Kabupaten Banggai. Sebaliknya Kabupaten Buol penyerapan anggaran terendah.
"Forum asistensi percepatan APBD adalah momentum dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kehadiran para Irjensus dan Irjen Kemendagri adalah bentuk atensi yang mesti dimanfaatkan " ujar Rudy.
Inspektur Wilayah II Irjen Kemendagri, Ucok A. Damenta mengatakan, hasil asistensi percepatan penyerapan APBD akan menjadi tolak ukur yang akan disampaikan ke Mendagri Tito Karnavian. Setelah asistensi, seluruh wilayah penyerapan anggarannya akan diekspos secara nasional.
Adapun Teguh mengingatkan bahwa asistensi adalah pembimbingan. Apabila sudah diarahkan akan masuk pada tahap penindakan. ‘’Kita memiliki satu komando baik di provinsi, kabupaten dan kota. Masalah di wilayah kawan kawan juga masalah kami di pusat. Peran kawan kawan di APIP mesti jelas. Termasuk delapan area intervensi yang diharapkan di MCP,’’ ujarnya.
Teguh kembali mengingatkan independensi APIP apabila ada penyalahgunaan kewenangan secepatnya disampaikan ke Irjen Kemendagri. Apabila dibiarkan maka akan ada pembinaan dan harus ada saksi. ‘’Jangan ragu-ragu melaporkan bila ada potensi penyalahgunaan kewenangan atau korupsi maka rekomendasikan untuk diganti atau dilaporkan,’’ tegasnya.
Kemudian, Inspektorat IV Depdagri, Arsan Latif memandu asistensi percepatan penyerapan anggaran 2022 baik provinsi, kabupaten dan kota. Tak tanggung tanggung, Arsan langsung absen peserta. ‘’Jangan main main absen ini juga kami laporkan,’’ tandasnya. (OL-8)
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
PERUM Bulog mengaku belum bisa melaksanakan kebijakan penetapan HPP gabah petani yang ditetapkan Bapanas, karena saat ini penyerapan masih berlaku di penggilingan.
UNTUK mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran kegiatan Tahun 2023, Ditjen Bina Adwil menggelar Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas tahun ini.
ANGGOTA Komisi C DPRD DIY Widi Sutikno mengingatkan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun anggaran 2023 harus tepat sasaran
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved