Sulsel Kejar Setoran, Realisasi Belanja Baru 61%

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berlomba dengan waktu. Hingga akhir November 2025, serapan anggaran belanja daerah baru menyentuh 61,09%, meninggalkan celah hampir Rp4 triliun yang harus disedot dalam waktu satu bulan. 

Pemerintah Provinsi Sulsel ditantang untuk membuktikan efisiensinya dalam sisa tahun 2025. Data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mencatat, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan senilai Rp10,3 triliun, realisasinya hingga November baru Rp6,3 triliun.

Namun, di balik angka yang tampak tertinggal ini, tersembunyi sebuah 'lonjakan akhir tahun' yang sudah diprediksi. Kepala BKAD Sulsel, Reza Faisal Saleh, menyatakan bahwa pola ini merupakan siklus tahunan.

Baca juga : Akui Dana Rp1,9 T di Bank, Gubernur Jateng: Tidak Mengendap!

"Trennya selalu seperti ini. Pekerjaan fisik baru benar-benar rampung dan mengajukan pencairan di ujung tahun. Lonjakan realisasi akan kita lihat di Desember nanti," ujar Reza, menegaskan bahwa pihaknya tidak panik.

Reza menjelaskan, akar keterlambatan ini terletak pada prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Pembayaran hanya bisa dilakukan setelah barang tersedia atau pekerjaan selesai. Pola kerja di lapangan seringkali membuat proses pembayaran bergeser ke triwulan terakhir, menciptakan kesan penyerapan yang lambat.

Proyek Strategis Jadi Taruhan

Yang menjadi sorotan utama adalah nasib sejumlah proyek strategis multiyears senilai Rp3,7 triliun yang baru saja dikontrakkan. Proyek-proyek ini, yang diumumkan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman pada peringatan Hari Jadi ke-356 Sulsel, Oktober lalu, justru baru mulai.

Baca juga : Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah di Kota Sukabumi Rata-Rata di Atas 50%

Beberapa proyek andalan tersebut antara lain, Rp2,5 triliun untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi. Lalu Rp764 miliar untuk pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektare. Juga Rp500 miliar untuk pembangunan dua Rumah Sakit Regional di Luwu Raya dan Kabupaten Gowa.

"Untuk proyek yang kontraknya baru selesai diteken, peluang realisasi masih terbuka karena masih ada waktu hingga akhir Desember," kata Reza, mencoba meyakinkan bahwa proyek-proyek ini tidak akan mangkrak.

BKAD memproyeksikan gelombang pencairan akan datang dari beberapa sumber, seperti enyelesaian pekerjaan fisik yang memasuki tahap akhir. Juga pembayaran gaji pegawai, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Desember, serta gaji untuk lebih dari 6.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II dan tenaga paruh waktu. Serta bantuan keuangan ke kabupaten/kota.

Sebagai penjaga gawang anggaran, BKAD telah menetapkan batas akhir pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) pada 22 Desember 2025 untuk menghindari penumpukan di detik-detik terakhir. Namun, ruang bagi kontrak yang benar-benar selesai di Desember tetap dibuka.

Sementara belanja masih tertatih, sisi pendapatan daerah justru lebih menggembirakan. Realisasi pendapatan telah mencapai 76,38% atau Rp7,9 triliun dari target Rp10,4 triliun.

"Pendapatan masih berpeluang naik hingga 31 Desember. Layanan PKB, pajak daerah, dan SAMSAT tetap berjalan, sementara transfer pusat seperti DAU masih ada sebulan dan sejumlah reimbursement juga masih akan masuk," pungkas Reza.

Dengan demikian, tantangan terbesar Pemprov Sulsel dalam sebulan ke depan adalah memastikan lonjakan yang diprediksikan itu benar-benar terjadi, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dapat diserap maksimal dan proyek-proyek strategis tidak terbengkalai. (LN/E-4)