SEKRETARIS Jenderal Kementerian Sosial, Harry Hikmat menuturkan pihaknya akan tetap melanjutkan program bantuan sosial (bansos) untuk anak yatim piatu akibat covid. Harry menyebut sesuai dengan usulan yang telah disampaikan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, anak-anak yatim piatu perlu ada rehabilitasi sosial dari negara.
“Program tersebut akan dilanjutkan di 2022 untuk diberikan ke anak yatim tersebut. Tahun ini Bu Menteri telah mengusulkan ke Kemenkeu ada asistensi rehabilitasi sosial bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu untuk mendapatkan santunan. Dan diharapkan mereka bisa memenuhi kebutuhannya,” kata Harry dalam keterangannya, Rabu (17/8).
Baca juga: Sandiaga: Pariwisata Kontribusi Terbesar Kedua Pertumbuhan Ekonomi
Harry mengungkapkan pihaknya juga telah mempertimbangkan batasan anggaran yang digunakan untuk program ini. Setidaknya sampai saat ini, kata Harry, ada sekitar 950 anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia yang menjadi tanggung jawab negara.
“Ini sumber data semua dari DTKS, besarannya per anak 300 ribu per bulan. Untuk 2023 ini diharapkan untuk bantuan anak yatim karena covid tetap lanjut. Karena kan kita juga tidak menginginkan mana yang salah satu atau kedua orang tua itu meninggal. Sehingga mereka mengalami banyak kasus, seperti yang ditangai Kemensos itu ternyata anak tersebut ditelantarkan, mendapat kekerasan, bahkan eksploitasi. Ini yang seharusnya bisa dicegah,” ujar Harry.
Sekjen Kemensosi itu juga berharap tahun ini segera mendapatkan persetujuan tambahan anggaran belanja dari Kementeria Keuangan untuk masuk ke DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Kemensos.
“Semoga tahun ini segera dapat persetujuan untuk masuk ke DIPA revisi Kemensos yang 2022 dengan memulai atensi untuk anak yatim piatu, kemudian untuk lansia, dan disabilitas. Dan untuk disabilitas diprioritaskan bentuk yang tunggal tanpa sanak saudara. Karena sering kita temukan itu. Diarahkan nanti untuk diberikan makanan setiap hari,” ungkap dia.
“Dimungkinkan kalau dalam perhitungan minimal dua kali sehari diberikan makanan, mekanismenya sudah tentu melibatkan komunitas lokal. Jadi ini sebetulnya best practice dari Surabaya semasa Bu Risma jadi Walkot Surabaya. Di sana melibatkan RT, RW setempat untuk memberikan santunan kepada lansia dan disabilitas jadi ini bisa direplikasi untuk di daerah lain. Tentu ini ruang lingkupnya se-nasional. Jadi tahun depan ada peningkatan atensi untuk lansia anak yatim piatu, bahkan yatim dan piatu di luar orang tuanya yang meninggal bukan karena covid dan disabilitas,” terang Harry.
Terkait rencana pemerintah tentang dukungan untuk penguasaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian sembako, Harry menyampaikan hal ini tengah dikaji lebih lanjut. “Bu Menteri sangat berharap bantuan-bantuan ini kalau bisa berkurang. Kalau bisa bantuan yang sifatnya pemberdayaan,” ungkap dia.
Selain itu, Harry juga menyampaikan Kemensos telah berupaya meminimalisir kejadian penyelewengan bansos. Ia menyebut kehadiran DTKS mampu mengubah skema penyaluran bansos menjadi 98 persen tepat sasaran.
“Ketepatan sasarannya tinggi. Bahkan penilaian dari KPK sampai 98 persen ketepatan sasaran DTKS itu. dan penggunaan di PBU 100 persen. Penilaian KPK strategi untuk mencegah korupsi sehingga DKTS sekaran gini sudah mempunyai sistem verifikasi dan validasi yang berbasis saintifik, informasi teknologi dan komunikasi. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat luas datanya,” ujar Harry.
“Sejak 2021 oleh Bu menteri disesuaikan karena kebutuhan kita kan harus update terus datanya ada yang meninggal ada yang lahir ada yang pindah dan nggak boleh ada yang ganda, dan tidak diketahui alamatnya. Itu kan masalah-masalah yang ditemukan yang harusnya dipantau terus-menerus sehingga perlu membangun apa yang disebut Dynamic updating data, peng-updatean data secara dinamis,” tandasnya. (H-3)
