Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PERBAIKAN Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi program prioritas 100 hari kerja Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul setelah menghadiri tasyakuran atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus memperkenalkan Wamensos kepada pegawai Kemensos.
“Tentu yang pertama, verifikasi dan validasi data. Kita akan konsolidasi termasuk dengan kabupaten/ kota agar DTKS kita itu lebih akurat,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (23/10).
Gus Ipul mengatakan DTKS pada dasarnya beroperasi 24 jam. Ada dua saluran yang dapat digunakan masyarakat. Pertama melalui usulan bupati/walikota dimana masyarakat bisa mengajukan diri kepada kepala desa/lurah atau nama lain yang setingkat. Kedua, masyarakat bisa berpartisipasi mengoreksi atau mengusulkan data melalui usul sanggah di aplikasi cek bansos kemensos.
Menurut Gus Ipul, DTKS sudah menyediakan sistem kontrol yang cukup baik. Saat ini, DTKS dilengkapi dengan foto KTP dan foto rumah yang memungkinkan keadaan di lapangan dapat diverifikasi dan divalidasi sehingga data yang tidak sesuai bisa dihapus. Verifikasi dan validasi juga dilakukan oleh PT Pos sebagai penyalur dimana petugas penyaluran yang datang ke rumah mengambil foto rumah penerima. Data PT Pos ini sudah terhubungan dengan sistem di DTKS.
“Jadi dia datang ngirim ke alamat itu, ketemu sama orangnya di foto, ketemu sama rumahnya di foto. Sehingga ini kita punya data yang real tentang nama-nama yang sudah masuk dalam DTKS,” ujar Gus Ipul.
Meskipun sistem teknologi dan informasi DTKS sudah baik, Gus Ipul menekankan perbaikan tetap perlu dilakukan mengingat DTKS sangat dinamis. Oleh karena itu, Gus Ipul mengajak pemerintah daerah baik di tingkat RT/RW agar rajin melakukan pembaharuan data. Secara khusus, Gus Ipul menugaskan Wamensos dalam perbaikan DTKS. (H-2)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Ia memastikan Kemensos bersama BPS sudah berdiskusi untuk mengantisipasi dinamika data tunggal tersebut.
Santi sempat bercerita kepada awak media ihwal keluhannya. Sambil menangis, ia mengungkap anaknya sempat berhenti sekolah karena keterbatasan dana.
Sejauh ini BIG memiliki berbagai instrumen data spasial yang erat kaitannya dengan penanganan kemiskinan.
Ia menilai, banyak warga yang masuk katagori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak mendapat Bansos. Sedangkan masyarakat yang tergolong mampu justru mendapatkannya.
Peran pemerintah daerah sangat penting untuk menginformasikan perihal bansos ini kepada warga yang membututuhkan, termasuk PRT.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved