Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PERBAIKAN Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi program prioritas 100 hari kerja Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul setelah menghadiri tasyakuran atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus memperkenalkan Wamensos kepada pegawai Kemensos.
“Tentu yang pertama, verifikasi dan validasi data. Kita akan konsolidasi termasuk dengan kabupaten/ kota agar DTKS kita itu lebih akurat,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (23/10).
Gus Ipul mengatakan DTKS pada dasarnya beroperasi 24 jam. Ada dua saluran yang dapat digunakan masyarakat. Pertama melalui usulan bupati/walikota dimana masyarakat bisa mengajukan diri kepada kepala desa/lurah atau nama lain yang setingkat. Kedua, masyarakat bisa berpartisipasi mengoreksi atau mengusulkan data melalui usul sanggah di aplikasi cek bansos kemensos.
Menurut Gus Ipul, DTKS sudah menyediakan sistem kontrol yang cukup baik. Saat ini, DTKS dilengkapi dengan foto KTP dan foto rumah yang memungkinkan keadaan di lapangan dapat diverifikasi dan divalidasi sehingga data yang tidak sesuai bisa dihapus. Verifikasi dan validasi juga dilakukan oleh PT Pos sebagai penyalur dimana petugas penyaluran yang datang ke rumah mengambil foto rumah penerima. Data PT Pos ini sudah terhubungan dengan sistem di DTKS.
“Jadi dia datang ngirim ke alamat itu, ketemu sama orangnya di foto, ketemu sama rumahnya di foto. Sehingga ini kita punya data yang real tentang nama-nama yang sudah masuk dalam DTKS,” ujar Gus Ipul.
Meskipun sistem teknologi dan informasi DTKS sudah baik, Gus Ipul menekankan perbaikan tetap perlu dilakukan mengingat DTKS sangat dinamis. Oleh karena itu, Gus Ipul mengajak pemerintah daerah baik di tingkat RT/RW agar rajin melakukan pembaharuan data. Secara khusus, Gus Ipul menugaskan Wamensos dalam perbaikan DTKS. (H-2)
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Ia memastikan Kemensos bersama BPS sudah berdiskusi untuk mengantisipasi dinamika data tunggal tersebut.
Santi sempat bercerita kepada awak media ihwal keluhannya. Sambil menangis, ia mengungkap anaknya sempat berhenti sekolah karena keterbatasan dana.
Sejauh ini BIG memiliki berbagai instrumen data spasial yang erat kaitannya dengan penanganan kemiskinan.
Ia menilai, banyak warga yang masuk katagori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak mendapat Bansos. Sedangkan masyarakat yang tergolong mampu justru mendapatkannya.
Peran pemerintah daerah sangat penting untuk menginformasikan perihal bansos ini kepada warga yang membututuhkan, termasuk PRT.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved