Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sistem respons cepat penanganan kesejahteraan sosial. Kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat terbentuknya Data Tunggal Terpadu. Data itu nantinya akan digunakan untuk pemberian bantuan sosial.
“Kita sedang diminta oleh presiden untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi data agar konsep Satu Data itu benar-benar terwujud,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam audiensi dengan BIG di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (4/11), seperti dikutip dari keterangan resmi.
Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, juga mendorong adanya integrasi antara DTKS yang telah dimiliki oleh Kemensos dengan data geospasial yang dimiliki oleh BIG. Hal tersebut mengingat ketersediaan data spasial berbasis koordinat lokasi dan peta tematik sangat dibutuhkan oleh Kemensos. Tujuannya untuk memetakan sebaran penerima bantuan sosial dan penanganan masalah sosial di seluruh Indonesia.
“Kami sudah memiliki DTKS dan memang berpotensi untuk diintegrasikan dengan data instansi lain sesuai dengan bidangnya, terutama data spasial yang berbasis lokasi,” kata Gus Ipul.
Pengintegrasian ini dinilai perlu untuk menyempurnakan sistem pengelolaan penanganan kesejahteraan sosial yang telah dimiliki Kemensos melalui DTKS dan Pusat Kendali (Command Center) sebagai pusat manajemen sumber daya terintegrasi yang dimiliki Kemensos.
Kepala BIG Muh Aris Marfai menyambut baik adanya integrasi data spasial yang dimiliki oleh BIG untuk mendukung Kemensos dalam memberikan penanganan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan selama ini. “Badan Informasi Geospasial bertugas menyelenggarakan informasi geospasial secara nasional, yaitu informasi berbasis lokasi,” ucap Aris.
Menurut Aris, sejauh ini BIG memiliki berbagai instrumen data spasial yang erat kaitannya dengan penanganan kemiskinan. “Terkait pengentasan kemiskinan, kami memiliki data pemetaan kantong kemiskinan ekstrem. Saya yakin di Pusdatin Kemensos juga memiliki datanya tinggal kita lakukan sinkronisasi,” sambung Aris.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Gandhi Wijaya Cahyo Prajanto menjelaskan bahwa Kemensos melalui Pusdatin Kesos telah menggunakan produk-produk geospasial yang dimiliki oleh BIG. “Pusdatin telah menggunakan data digital terkait batas wilayah administrasi dan peta bencana,” kata Gandhi.
Menurut Gandhi, data spasial itu telah digunakan untuk diimplementasikan pada penggunaan peta bencana yang terdapat pada sistem Pusat Kendali (Command Center) Kemensos yang beroperasi selama 24 jam.
“Jadi penggunaan layer batas wilayah pada peta bencana ini dapat memetakan daerah rawan bencana dan area terdampaknya hingga ke wilayah desa,” ungkap Gandhi. (S-1)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Kemensos mendirikan 30 dapur umum yang menyediakan lebih dari 80 ribu porsi makanan per hari untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved