Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sistem respons cepat penanganan kesejahteraan sosial. Kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat terbentuknya Data Tunggal Terpadu. Data itu nantinya akan digunakan untuk pemberian bantuan sosial.
“Kita sedang diminta oleh presiden untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi data agar konsep Satu Data itu benar-benar terwujud,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam audiensi dengan BIG di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (4/11), seperti dikutip dari keterangan resmi.
Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, juga mendorong adanya integrasi antara DTKS yang telah dimiliki oleh Kemensos dengan data geospasial yang dimiliki oleh BIG. Hal tersebut mengingat ketersediaan data spasial berbasis koordinat lokasi dan peta tematik sangat dibutuhkan oleh Kemensos. Tujuannya untuk memetakan sebaran penerima bantuan sosial dan penanganan masalah sosial di seluruh Indonesia.
“Kami sudah memiliki DTKS dan memang berpotensi untuk diintegrasikan dengan data instansi lain sesuai dengan bidangnya, terutama data spasial yang berbasis lokasi,” kata Gus Ipul.
Pengintegrasian ini dinilai perlu untuk menyempurnakan sistem pengelolaan penanganan kesejahteraan sosial yang telah dimiliki Kemensos melalui DTKS dan Pusat Kendali (Command Center) sebagai pusat manajemen sumber daya terintegrasi yang dimiliki Kemensos.
Kepala BIG Muh Aris Marfai menyambut baik adanya integrasi data spasial yang dimiliki oleh BIG untuk mendukung Kemensos dalam memberikan penanganan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan selama ini. “Badan Informasi Geospasial bertugas menyelenggarakan informasi geospasial secara nasional, yaitu informasi berbasis lokasi,” ucap Aris.
Menurut Aris, sejauh ini BIG memiliki berbagai instrumen data spasial yang erat kaitannya dengan penanganan kemiskinan. “Terkait pengentasan kemiskinan, kami memiliki data pemetaan kantong kemiskinan ekstrem. Saya yakin di Pusdatin Kemensos juga memiliki datanya tinggal kita lakukan sinkronisasi,” sambung Aris.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Gandhi Wijaya Cahyo Prajanto menjelaskan bahwa Kemensos melalui Pusdatin Kesos telah menggunakan produk-produk geospasial yang dimiliki oleh BIG. “Pusdatin telah menggunakan data digital terkait batas wilayah administrasi dan peta bencana,” kata Gandhi.
Menurut Gandhi, data spasial itu telah digunakan untuk diimplementasikan pada penggunaan peta bencana yang terdapat pada sistem Pusat Kendali (Command Center) Kemensos yang beroperasi selama 24 jam.
“Jadi penggunaan layer batas wilayah pada peta bencana ini dapat memetakan daerah rawan bencana dan area terdampaknya hingga ke wilayah desa,” ungkap Gandhi. (S-1)
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Cak Imin menjelaksan kurikulum itu digunakan agar Sekolah Rakyat dapat memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki murid demi menghasilkan lulusan yang berdaya dan mandiri.
Lebih lanjut, menurut Anggi sejauh ini masih ada perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved