Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sistem respons cepat penanganan kesejahteraan sosial. Kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat terbentuknya Data Tunggal Terpadu. Data itu nantinya akan digunakan untuk pemberian bantuan sosial.
“Kita sedang diminta oleh presiden untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi data agar konsep Satu Data itu benar-benar terwujud,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam audiensi dengan BIG di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (4/11), seperti dikutip dari keterangan resmi.
Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, juga mendorong adanya integrasi antara DTKS yang telah dimiliki oleh Kemensos dengan data geospasial yang dimiliki oleh BIG. Hal tersebut mengingat ketersediaan data spasial berbasis koordinat lokasi dan peta tematik sangat dibutuhkan oleh Kemensos. Tujuannya untuk memetakan sebaran penerima bantuan sosial dan penanganan masalah sosial di seluruh Indonesia.
“Kami sudah memiliki DTKS dan memang berpotensi untuk diintegrasikan dengan data instansi lain sesuai dengan bidangnya, terutama data spasial yang berbasis lokasi,” kata Gus Ipul.
Pengintegrasian ini dinilai perlu untuk menyempurnakan sistem pengelolaan penanganan kesejahteraan sosial yang telah dimiliki Kemensos melalui DTKS dan Pusat Kendali (Command Center) sebagai pusat manajemen sumber daya terintegrasi yang dimiliki Kemensos.
Kepala BIG Muh Aris Marfai menyambut baik adanya integrasi data spasial yang dimiliki oleh BIG untuk mendukung Kemensos dalam memberikan penanganan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan selama ini. “Badan Informasi Geospasial bertugas menyelenggarakan informasi geospasial secara nasional, yaitu informasi berbasis lokasi,” ucap Aris.
Menurut Aris, sejauh ini BIG memiliki berbagai instrumen data spasial yang erat kaitannya dengan penanganan kemiskinan. “Terkait pengentasan kemiskinan, kami memiliki data pemetaan kantong kemiskinan ekstrem. Saya yakin di Pusdatin Kemensos juga memiliki datanya tinggal kita lakukan sinkronisasi,” sambung Aris.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Gandhi Wijaya Cahyo Prajanto menjelaskan bahwa Kemensos melalui Pusdatin Kesos telah menggunakan produk-produk geospasial yang dimiliki oleh BIG. “Pusdatin telah menggunakan data digital terkait batas wilayah administrasi dan peta bencana,” kata Gandhi.
Menurut Gandhi, data spasial itu telah digunakan untuk diimplementasikan pada penggunaan peta bencana yang terdapat pada sistem Pusat Kendali (Command Center) Kemensos yang beroperasi selama 24 jam.
“Jadi penggunaan layer batas wilayah pada peta bencana ini dapat memetakan daerah rawan bencana dan area terdampaknya hingga ke wilayah desa,” ungkap Gandhi. (S-1)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) akan berkolaborasi untuk mendorong kreativitas siswa Sekolah Rakyat melalui pengembangan ekonomi kreatif.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved