Ditjen Bina Adwil Kemendagri Monitor dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran 

DIREKTORAT Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan, Kamis (11/8) untuk melakukan konsolidasi dokumen pertanggungjawaban pada Satuan Kerja (Satker) Pusat, Satker Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Tujuannya untuk menerapkan tertib administrasi dan memitigasi risiko adanya temuan serta monitoring dan evaluasi terhadap kualitas kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Kuasa Pengguna Anggaran, Kemendagri, Indra Gunawan, SE, M.PA menyerahkan secara simbolis Buku Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan Satker Ditjen Bina Adwil, Satker Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 kepada perwakilan Satker Pusat dan Daerah.

Dalam keterangan pers, Jumat (12/8), Indra menjelaskan bahwa pengendalian pengelolaan keuangan merupakan salah satu instrumen untuk digunakan untuk menjaga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.

"Selain itu, untuk pengendalian dapat dilakukan mulai dari aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran," jelas Indra.

Masih terdapat 21 Satker dekonsentrasi yang belum melakukan penyerapan realisasi anggaran.

Hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus untuk mengetahui kendala kendala penyebab belum terlaksananya kegiatan karena dapat mempengaruhi kinerja Ditjen Bina Adwil, Kemendagri.

Jumlah Satker Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada tahun 2022 sebanyak 136 Satker yang terdiri dari satu satker pusat, dua Satker Tugas Pembantuan, dan 133 Satker dekonsentrasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat daerah, Bappeda, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada 34 Provinsi.

Baca juga: Kepmendagri Tengah Susun Pemberian dan Pemutakhiran Kode DOB

Sampai dengan bulan Juli 2022, nilai IKPA Ditjen Bina Adwo; sebesar 81,28.

"Sehingga perlu komitmen kita bersama sampai dengan akhir tahun agar mencapai target nasional sebesar 96,00. Utamanya perbaikan pada deviasi halaman iii DIPA, penyerapan anggaran dan capaian output," papar Indra.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan hal penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

"Kegiatan konsolidasi dan monitoring pengelolaan keuangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dokumen pertanggungjawaban untuk mewujudkan tertib administrasi pertanggungjawaban dan untuk menghindari adanya temuan pada Satker Ditjen Bina Adwil,” tutur Indra.

Selain menjelaskan hal tersebut, dalam sambutannya Indra Gunawan juga menegaskan beberapa hal untuk diperhatikan, di antaranya:

Pertama.  Melakukan percepatan penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas output yang ingin dicapai.

Kedua. Memperhatikan 8 indikator penilaian IKPA dan melakukan pengendalian agar mencapai target Nasional

Ketiga. Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 kerja sejak timbulnya hak tagih.

keempat. Melakukan proses rekonsiliasi secara benar, tertib, dan mentaati jadwal.

"Kelima, melakukan koordinasi intensif dengan mitra KPPN setempat," jelas Indra. (RO/OL-09)