Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK Awards) tahun 2025 dengan kualifikasi unggul dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). IKK Awards merupakan penghargaan kepada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki nilai kualitas kebijakan dengan kualifikasi unggul.
"Terima kasih kepada LAN atas apresiasi ini. Capaian ini menunjukkan komitmen Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, implementasi, evaluasi, serta keberlanjutan kebijakan sektor kehutanan, termasuk transparansi dan partisipasi publik di setiap tahapnya,” ungkap Kepala Pusat Kebijakan Strategis, Muh. Ahdiyar Syahrony pada acara puncak IKK Awards di Surabaya, Selasa (25/11).
Ia menambahkan predikat unggul itu menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola kebijakan kehutanan guna mendukung reformasi birokrasi, Asta Cita, dan visi Indonesia Emas 2045.
IKK Awards merupakan penghargaan bagi instansi pemerintah yang dinilai unggul dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan kebijakan guna mendorong penguatan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. IKK adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence-based).
Terwujudnya kualitas kebijakan yang unggul dan holistik bagi Kementerian Kehutanan sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari (sustainable forest management), mengingat ± 63% dari luas daratan Indonesia merupakan Kawasan Hutan.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kehutanan mengembangkan berbagai inovasi yang dikemas dalam kebijakan yang semakin terintegrasi, otomatis dan berkesinambungan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi kementerian/lembaga lain, masyarakat dan dunia usaha.
“Ini menjadi pemicu bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas kebijakan kehutanan yang ada,” pungkas Syahrony.
Pengukuran IKK tahun 2025 ini secara nasional diikuti oleh lebih dari 548 dari 646 total instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada hasil penilaian akhir IKK 2025, Kementerian Kehutanan menjadi salah satu instansi yang masuk dalam kategori Unggul (6,41%) yang merupakan kelompok kategori tertinggi dalam penilaian IKK tersebut.
Tiga kebijakan Kementerian Kehutanan menjadi objek pengukuran dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2025. Kebijakan pertama adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan, khususnya penyusunan RURHL DAS dan RTn RHL, Kebijakan kedua adalah Perhutanan Sosial dengan fokus pada pengelolaan perhutanan sosial di kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, dan Kebijakan ketiga Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang menitikberatkan pada penyelesaian usaha atau kegiatan terbangun di KSA, KPA, dan Taman Buru
Ketiga kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan proses kebijakan kehutanan yang diukur berada dalam kategori unggul dan konsisten pada tingkat kualitas yang sangat tinggi. (M-3)
Dari hasil identifikasi di lapangan, ditemukan sisa bijih bauksit sebanyak 2.000.450 metrik ton yang tersisa akibat kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah sejak tahun 2014.
PESAN keberlanjutan sumber daya alam termasuk pulau kecil bukan tiba tiba hadir ke dalam menu pembangunan kita.
POLRI membongkar gudang pengelolaan tambang timah ilegal yang dikendalikan oleh CV Galena Alam Raya Utama (GARU) di Bekasi yang rugikan negara Rp10 miliar
Rendahnya nilai ekonomi limbah botol plastik yang rendah lantaran pihaknya langsung menjual kepada pengepul tanpa proses pengolahan lebih lanjut.
Program kemaslahatan juga mengalami kenaikan pada 2025 menjadi Rp240,40 M, biaya pengeluaran operasional sedikit mengalami kenaikan sebesar 2,6% menjadi Rp488,27 M.
Satgas didorong mampu mengevaluasi menyeluruh kinerja internal kementerian hingga jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah sebagai ujung tombak.
Barita menjelaskan penyidikan terhadap perusahaan itu mengacu pada 3 faktor: ada izin usaha dan sesuai dengan perizinan, ada izin tetapi praktik usaha tidak sesuai perizinan
Pemerintah kini mengedepankan perubahan paradigma pengendalian karhutla dengan fokus utama pada pencegahan sebagai langkah antisipatif.
Kementerian Kehutanan menyampaikan klarifikasi terkait kehadiran penyidik Kejaksaan Agung di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, pada Rabu (7/1) siang.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan bahwa kayu-kayu besar yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sesuai dengan peruntukannya,
Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera mengeluarkan kebijakan terkait pemanfaatan kayu gelondongan sisa banjir bandang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved