Berita Terbaru partisipasi publik Hari Ini

Sikap PB KOPRI: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Usulan Mekanisme Pilkada

Pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan di daerah.

Rekor Gugatan di MK, Kualitas Legislasi DPR Dinilai Buruk dan Minim Partisipasi

Permasalahan dalam legislasi saat ini dinilai telah menyentuh level fundamental, baik dari sisi substansi (material) maupun prosedur pembentukan (formal).

Partisipasi Publik dalam Revisi UU TNI Dinilai sebatas Formalitas

Proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi substansi, tetapi juga dari aspek partisipasi publik.

Kemenhut Terima IKK Awards atas Pengelolaan Kebijakan yang Unggul

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK Awards) tahun 2025 dengan kualifikasi unggul dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Presiden Prabowo Didesak Terbitkan Perpu Batalkan Pengesahan KUHAP yang tidak Partisipatif

KOALISI Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Perpu guna membatalkan pengesahan KUHAP yang dinilai minim partisipasi publik dan mengancam kebebasan sipil.

Formappi Sebut DPR Politisasi Partisipasi Publik

Lucius menngungkapkan, banyak catatan kritis yang disampaikan masyarakat tidak masuk dalam draf final.

Antrean Edukasi Parlemen Mengular hingga 2026

Bus besar memasuki Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen Senayan. Bukan massa aksi, melainkan rombongan pelajar dan mahasiswa yang mengikuti Program Edukasi Parlemen.

Jadi Saksi Ahli LPKSM, Haris Azhar Paparkan Soal SLAPP

Haris Azhar penting dihadirkan karena perlu menjelaskan Strategic Lawsuit Against Public Participation -SLAPP (Gugatan Strategis Melawan Partisipasi Publik)

PKS Tekankan Partisipasi Publik Bermakna dalam Revisi KUHAP

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.

RKUHAP Dituding Abaikan Partisipasi Publik yang Bermakna

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai proses  penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengabaikan partisipasi publik. 

AI Digunakan Di Sidang MK untuk Jawab Pertanyaan Terkait Partisipasi Publik Pembahasan UU TNI

Ada kelompok yang dipekerjakan secara khusus untuk mempengaruhi keputusan legislatif dan kebijakan pemerintah dengan cara berinteraksi langsung dengan anggota kongres.

Pembentukan RUU KUHAP Kental dengan Perspektif Otoritas dan Nihilkan Aspirasi Publik

RUU KUHAP tidak bisa dirancang hanya dengan menggunakan perspektif otoritas, namun harus didasari pada tujuan melindungi hak asasi warganegara.  

Forum Dosen Hukum Pidana Sebut Pembahasan RUU KUHAP Minim Partisipasi Publik

DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.

DPR Pastikan Pembahasan Revisi UU TNI Libatkan Publik

ANGGOTA Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan pihaknya akan melibatkan publik di dalam pembahasan revisi UU TNI.

Pencoblosan Pilkada, Wamendagri Bima Arya Usulkan Libur pada 27 November

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengusulkan libur nasional pada 27 November mengingat hari pencoblosan Pilkada. 

MK: Rakyat Bisa Datangi DPR untuk ikut Bahas UU

Apabila masyarakat merasa tidak diberi kesempatan untuk terlibat, kata dia, masyarakatlah yang harus menciptakan kesempatan tersebut untuk melibatkan diri.

DPR Dinilai Kian Berjarak dengan Rakyat

Praktik penggodokan yang mengabaikan partisipasi publik sudah jadi kebiasaan dalam legislasi di 10 tahun terakhir. Konsep partisipasi disebut hanya menjadi prinsip pelengkap saja

Minim Partisipasi Publik, Pengesahan RUU DKJ Bisa Dibatalkan MK

Pembahasan dan pengesahan dari RUU DKJ yang dilakukan dalam tempo yang singkat dan cepat dapat membuka peluang produk hukum tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perjuangan Kesetaraan Gender Jadi Tantangan di Era Regresi Demokrasi

Dalam kesempatan Hari Perempuan Internasional 2024, investasi untuk perempuan harus disertai dengan investasi yang memadai di ranah demokrasi.

Pesimisme Bayangi Pemilihan Legislatif 2024 xdi Iran

Rakyat Iran diminta memberikan suara dalam pemilihan legislatif pada Jumat (1/3). Pesta demokrasi ini digelar di tengah kekhawatiran rendahnya partisipasi pemilih.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia