Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengusulkan libur nasional pada 27 November mengingat hari pencoblosan Pilkada. Ia mengatakan pemberlakuan libur nasional diharapkan mampu meningkatkan partisipasi publik pada Pilkada tahun ini.
"Memang Idealnya hari pencoblosan itu adalah hari libur karena untuk memberi keleluasaan kepada para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, supaya partisipasi politiknya tinggi," kata Bima di Jakarta, Selasa (12/11).
Bima mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk membahas usulan libur nasional tersebut.
"Ini harus dikoordinasikan dengan Menko PMK. Ini usulan dari kami, kita berharap itu dinyatakan sebagai hari libur, ada keleluasan untuk koordinasi mempersiapkan dan hak pilih digunakan oleh warga," katanya. (M-4)
Wamendagri Bima Arya menyebut bakal ada 40 pemateri selama rangkaian retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Lembah Tidar, pada 21-28 Februari 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Arya Bima Sugiarto kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltim, Kasmawati.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan pihaknya akan melibatkan publik di dalam pembahasan revisi UU TNI.
Apabila masyarakat merasa tidak diberi kesempatan untuk terlibat, kata dia, masyarakatlah yang harus menciptakan kesempatan tersebut untuk melibatkan diri.
Praktik penggodokan yang mengabaikan partisipasi publik sudah jadi kebiasaan dalam legislasi di 10 tahun terakhir. Konsep partisipasi disebut hanya menjadi prinsip pelengkap saja
Pembahasan dan pengesahan dari RUU DKJ yang dilakukan dalam tempo yang singkat dan cepat dapat membuka peluang produk hukum tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam kesempatan Hari Perempuan Internasional 2024, investasi untuk perempuan harus disertai dengan investasi yang memadai di ranah demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved