Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengusulkan libur nasional pada 27 November mengingat hari pencoblosan Pilkada. Ia mengatakan pemberlakuan libur nasional diharapkan mampu meningkatkan partisipasi publik pada Pilkada tahun ini.
"Memang Idealnya hari pencoblosan itu adalah hari libur karena untuk memberi keleluasaan kepada para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, supaya partisipasi politiknya tinggi," kata Bima di Jakarta, Selasa (12/11).
Bima mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk membahas usulan libur nasional tersebut.
"Ini harus dikoordinasikan dengan Menko PMK. Ini usulan dari kami, kita berharap itu dinyatakan sebagai hari libur, ada keleluasan untuk koordinasi mempersiapkan dan hak pilih digunakan oleh warga," katanya. (M-4)
Kemendagri akan berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengirim para dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ke lokasi bencana banjir Sumatra.
Wamendagri Bima Arya menyebut bakal ada 40 pemateri selama rangkaian retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Lembah Tidar, pada 21-28 Februari 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Arya Bima Sugiarto kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltim, Kasmawati.
Pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan di daerah.
Permasalahan dalam legislasi saat ini dinilai telah menyentuh level fundamental, baik dari sisi substansi (material) maupun prosedur pembentukan (formal).
Proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi substansi, tetapi juga dari aspek partisipasi publik.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK Awards) tahun 2025 dengan kualifikasi unggul dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
KOALISI Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Perpu guna membatalkan pengesahan KUHAP yang dinilai minim partisipasi publik dan mengancam kebebasan sipil.
Lucius menngungkapkan, banyak catatan kritis yang disampaikan masyarakat tidak masuk dalam draf final.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved