Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengusulkan libur nasional pada 27 November mengingat hari pencoblosan Pilkada. Ia mengatakan pemberlakuan libur nasional diharapkan mampu meningkatkan partisipasi publik pada Pilkada tahun ini.
"Memang Idealnya hari pencoblosan itu adalah hari libur karena untuk memberi keleluasaan kepada para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, supaya partisipasi politiknya tinggi," kata Bima di Jakarta, Selasa (12/11).
Bima mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk membahas usulan libur nasional tersebut.
"Ini harus dikoordinasikan dengan Menko PMK. Ini usulan dari kami, kita berharap itu dinyatakan sebagai hari libur, ada keleluasan untuk koordinasi mempersiapkan dan hak pilih digunakan oleh warga," katanya. (M-4)
Wamendagri Bima Arya menyebut bakal ada 40 pemateri selama rangkaian retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Lembah Tidar, pada 21-28 Februari 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Arya Bima Sugiarto kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltim, Kasmawati.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengabaikan partisipasi publik.
Ada kelompok yang dipekerjakan secara khusus untuk mempengaruhi keputusan legislatif dan kebijakan pemerintah dengan cara berinteraksi langsung dengan anggota kongres.
RUU KUHAP tidak bisa dirancang hanya dengan menggunakan perspektif otoritas, namun harus didasari pada tujuan melindungi hak asasi warganegara.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan pihaknya akan melibatkan publik di dalam pembahasan revisi UU TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved