Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan target dan sasaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (24/9).
Pertama target RKAT untuk dana kelolaan sebesar Rp188,86 triliun atau meningkat sebesar 11,1%. Sementara untuk pendaftar haji terjadi kenaikan sebesar 9,6% di tahun 2025 menjadi 422 ribu jemaah. Adapun nilai manfaat mengalami kenaikan sebesar 12% menjadi Rp12,89 triliun dengan imbal hasil sebesar 7,6%.
“Asumsi imbal hasil sebesar 7,6% pertama target ini didasarkan pada perhitungan rencana strategis (renstra) yang mana saat penyusunannya dihasilkan kesepakatan untuk menggunakan skenario moderat dalam rangka memperoleh target yield dengan asumsi yang meningkat setiap tahunnya minimal 5%,” ungkap Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam RDP tersebut.
Baca juga : Reformasi Biaya Haji 2024! Tolak Sistem Sewa yang Rugikan jemaah
Program kemaslahatan juga mengalami kenaikan pada 2025 menjadi Rp240,40 miliar. Sementara untuk biaya pengeluaran operasional sedikit mengalami kenaikan sebesar 2,6% menjadi Rp488,27 miliar.
“Adapun distribusi manfaat ke jemaah haji tunggu kami usulkan meningkat menjadi Rp4,4 triliun atau terjadi kenaikan hampir dua kali lipat atau 91,3%,” ujarnya.
Fadlul juga menyampaikan beberapa peluang investasi yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian tersebut. Pertama yang sudah dilakukan dan saat ini masih berlangsung yakni investasi di penempatan yang memberikan nilai manfaat dengan mekanisme lelang.
Baca juga : Setujui Tambahan Subsidi Haji Rp288 Miliar, DPR Minta Lansia dan Muhrim Diprioritaskan
Kedua eksplorasi surat berharga syariah yang meliputi SBSN, surat berharaga syariah yang diterbitkan oleh BI, dan efek syariah lainnya yang diatur oleh OJK yang memberikan yield optimal.
“Selain itu kami juga mendorong investasi emas karena saat ini emas memiliki peran penting sebagai alat lindung nilai dan melindungi risiko. Emas juga merupakan aset yang tahan terhadap inflasi,” kata dia.
“Untuk proyeksi pendapatan nilai manfaat tahun 2025 total nilai manfaat yang ditargetkan adalah dari sisi pendapatan sebesar Rp2,8 triliun. Sementara untuk hasil investasi dan tambahan hasil nilai investasi atau nilai manfaat dari restitusi pajak sebesar Rp10 triliun dengan total menjadi Rp12,87 triliun,” pungkasnya. (H-2)
TERKAIT Indonesia yang berhasil memenangkan lelang lahan di Mekah, Arab Saudi untuk pembangunan Kampung Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan terlibat.
Dalam program ini, BPKH menyalurkan sebanyak 712 bibit pohon yang terdiri dari varietas produktif dan konservatif, antara lain alpukat, durian, gayam, nangka, aren, kelapa, dan bambu.
BPKH mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Whistleblowing System (WBS) yang memungkinkan pelaporan pelanggaran.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melakukan seremonial serah terima bantuan Program Kemaslahatan sebesar Rp351 juta.
BPKH secara berkelanjutan melakukan pembenahan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemutakhiran informasi berkala, serta penguatan kanal digital.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna menetapkan 64 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK Awards) tahun 2025 dengan kualifikasi unggul dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Dari hasil identifikasi di lapangan, ditemukan sisa bijih bauksit sebanyak 2.000.450 metrik ton yang tersisa akibat kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah sejak tahun 2014.
PESAN keberlanjutan sumber daya alam termasuk pulau kecil bukan tiba tiba hadir ke dalam menu pembangunan kita.
POLRI membongkar gudang pengelolaan tambang timah ilegal yang dikendalikan oleh CV Galena Alam Raya Utama (GARU) di Bekasi yang rugikan negara Rp10 miliar
Rendahnya nilai ekonomi limbah botol plastik yang rendah lantaran pihaknya langsung menjual kepada pengepul tanpa proses pengolahan lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved