PANSUS Jakarta Pascaperpindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI memulai rapat perdana untuk membahas kondisi Jakarta setelah tidak lagi menyandang status IKN.
Menurunnya nominal APBD Jakarta menjadi salah satu faktor yang dipertanyakan Pansus. Diketahui, pascapemindahan IKN, APBD Jakarta setelah 2024 akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, APBD DKI ditetapkan sebesar Rp82,47 triliun.
"Kita akan mengalami koreksi besar dalam APBD, yang sekarang Rp80 triliun sekian. Tepatnya, setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara, pasti koreksinya besar," ujar Anggota Pansus IKN dari Fraksi Golkar Jamaludin, Senin (15/8).
Baca juga: Moeldoko: IKN Nusantara akan Dilengkapi Kendaraan Listrik
Jamaludin pun mempertanyakan kesiapan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD), yang menjadi sumber APBD. Meski Jakarta masih berstatus daerah khusus, berkurangnya pemasukan daerah tidak dapat dihindari.
Sebab, sejumlah warga Jakarta, termasuk ASN pemerintah pusat, akan pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan. Alhasil, pembayaran pajak perseorangan maupun pelaku usaha berpotensi menurun. Dana perimbangan dan dana bagi hasil yang disalurkan pemerintah pusat juga akan mengalami penurunan.
Baca juga: Tim Ahli Sebut IKN akan Jadi Kota Cerdas Berkelanjutan
"Ketika kita tidak mempunyai (status IKN), otomatis pajak besar seperti PKB (pajak kendaraan bermotor) dan pajak hiburan pasti anjlok. Orang-orang kaya pasti pindah. Kepemilikan kendaraan juga pasti berubah," imbuh Jamaludin.
Pada Juni lalu, DPRD DKI Jakarta membentuk Pansus Jakarta Pascaperpindahan IKN. Adapun pembentukan pansus ini telah disetujui dalam rapat paripurna, dengan penyusunan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.(OL-11)
