Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PANSUS Jakarta Pascaperpindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI memulai rapat perdana untuk membahas kondisi Jakarta setelah tidak lagi menyandang status IKN.
Menurunnya nominal APBD Jakarta menjadi salah satu faktor yang dipertanyakan Pansus. Diketahui, pascapemindahan IKN, APBD Jakarta setelah 2024 akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, APBD DKI ditetapkan sebesar Rp82,47 triliun.
"Kita akan mengalami koreksi besar dalam APBD, yang sekarang Rp80 triliun sekian. Tepatnya, setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara, pasti koreksinya besar," ujar Anggota Pansus IKN dari Fraksi Golkar Jamaludin, Senin (15/8).
Baca juga: Moeldoko: IKN Nusantara akan Dilengkapi Kendaraan Listrik
Jamaludin pun mempertanyakan kesiapan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD), yang menjadi sumber APBD. Meski Jakarta masih berstatus daerah khusus, berkurangnya pemasukan daerah tidak dapat dihindari.
Sebab, sejumlah warga Jakarta, termasuk ASN pemerintah pusat, akan pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan. Alhasil, pembayaran pajak perseorangan maupun pelaku usaha berpotensi menurun. Dana perimbangan dan dana bagi hasil yang disalurkan pemerintah pusat juga akan mengalami penurunan.
Baca juga: Tim Ahli Sebut IKN akan Jadi Kota Cerdas Berkelanjutan
"Ketika kita tidak mempunyai (status IKN), otomatis pajak besar seperti PKB (pajak kendaraan bermotor) dan pajak hiburan pasti anjlok. Orang-orang kaya pasti pindah. Kepemilikan kendaraan juga pasti berubah," imbuh Jamaludin.
Pada Juni lalu, DPRD DKI Jakarta membentuk Pansus Jakarta Pascaperpindahan IKN. Adapun pembentukan pansus ini telah disetujui dalam rapat paripurna, dengan penyusunan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.(OL-11)
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kota yang modern, efisien, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Proyek ini merupakan langkah nyata untuk memperluas kehadiran BWH Hotels di Indonesia dan mendukung pertumbuhan destinasi wisata dan bisnis di kawasan TB Simatupang, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved