Dorong Perekonomian, Menkeu Minta Pemda Lebih Aktif Belanja

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan belanja produktif, guna memutar perekonomian di wilayahnya. Sebab, belanja pemda terpantau masih rendah, sementara dana di perbankan cukup tinggi.

"Kita berharap bahwa transfer dana pemerintah pusat ke daerah segera memutar perekonomian di daerah," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/8).

Dana pemda di perbankan per Juli 2022 tercatat sebesar Rp212,4 triliun. Nilai itu awalnya memang lebih rendah dari bulan sebelumnya, yakni Rp220,9 triliun.

Baca juga: Pemerintah Minta BI Tidak Buru-buru Naikkan Suku Bunga Acuan

Akan tetapi, lanjut Ani, sejak Mei 2022 dana pemda di perbankan tercatat di atas Rp200 triliun. Jumlah itu dinilai terlalu besar. "Ini tiga bulan berturut-turut dana dari pemda di perbankan di atas Rp200 triliun. Ini masih tinggi," pungkasnya.

Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling tinggi menempatkan dana di perbankan. Pada Juli 2022, Ibu Kota Negara tercatat memiliki dana sebesar Rp7,33 triliun.

"Kita harapkan segera bisa digunakan. Tinggal lima bulan bisa menggunakan dana, yang terutama berasal dari transfer pemerintah pusat, untuk membantu rakyat memulihkan sosial ekonominya," imbuh Bendahara Negara.

Padahal di periode yang sama, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menujukkan performa yang cukup baik. Pasalnya, pendapatan asli daerah mencatatkan peningkatan.

Baca juga: Menkeu Pantau Akselerasi Pemulihan di Seluruh Daerah

Dari sisi pajak misalnya, pajak hiburan tercatat naik 111%, pajak hotel naik 75%, pajak restoran naik 44%, bahkan kinerja parkir menunjukan pertumbuhan 36,9%. Hal itu mengindikasikan pemulihan ekonomi daerah melalui aktivitas konsumsi masyarakat.

Sedangkan dari sisi retribusi, menunjukkan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Retribusi pelayanan kesehatan misalnya, pendapatannya melonjak 160%. Lalu, retribusi rekreasi olahraga juga mengalami pertumbuhan hingga 136%.

"Kita berharap bahwa scaring effect dari pandemi tidak lama dan dalam. Ini berarti juga akan menciptakan kesempatan kerja baru. Namun realisasi belanja anggaran untuk APBD masih perlu ditingkatkan," tandas Ani.(OL-11)