Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan bahwa pemerintah berupaya mempercepat pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik demi memangkas anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Dengan skema subsidi yang diterapkan saat ini, pemerintah menanggung biaya BBM sebesar Rp19,2 juta per mobil per tahun. Sementara untuk sepeda motor, besaran subsidi yang digelontorkan sebesar Rp3,7 juta per unit per tahun.
Sebagai gambaran besaran total subsidi, berdasarkan data BPS pada 2019, jumlah mobil penumpang yang ada di Tanah Air mencapai 15,6 juta unit dan sepeda motor berkisar 112 juta unit.
Baca juga: Lawatan Jokowi ke Asia Timur untuk Perkuat Kerja Sama Ekonomi
“Jika pengembangan kendaraan listrik dipercepat, subsidi BBM yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah bisa dialihkan untuk program lain. Seperti, pembangunan sumber daya manusia,” ujar Moeldoko dalam keterangannya, Selasa (26/7).
Pemerintah dikatakannya memiliki komitmen kuat untuk mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Saat ini, lanjut Moeldoko, pemerintah juga menyiapkan instrumen lain untuk melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik.
Baca juga: Hati-Hati, Kuota Subsidi Jebol Bila Pembelian Tidak Dibatasi
“Sekarang sedang disiapkan Instruksi Presiden untuk transisi dan konversi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik di lingkungan pemerintah. Kemenhub sedang mempersiapkan prototype-nya,” jelasnya.
Moeldoko juga membantah anggapan yang beredar di masyarakat terkait kendaraan listrik tidak aman, mahal dan sulit dalam pengisian daya. Sebaliknya, kendaraan yang ramah lingkungan itu memiliki sisi positif yang lebih besar.
“Memang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan yang ada, beralih dari BBM ke listrik. Masyarakat sudah terlanjur nyaman. Ini tantangan yang harus kita jawab dan tunjukkan bahwa penggunaan mobil listrik tidak ribet,” kata dia.(OL-11)

Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved