Berita Terbaru Setya Novanto Hari Ini

Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat

PEMBEBASAN bersyarat eks Ketua DPR Setya Novanto digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Setop Obral Remisi untuk Koruptor

Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.

Golkar Siapkan Posisi untuk Setya Novanto jika Aktif Kembali di Partai

Partai Golkar menyatakan akan menyiapkan posisi khusus bagi Setya Novanto jika ia memutuskan kembali aktif di partai.

Setya Novanto Bebas Bersyarat, Politikus Golkar: Tuhan saja Mengampuni Orang

Politikus Partai Golkar Soedeson Tandra merespons soal polemik Setya Novanto yang bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi dari pemerintah

Setya Novanto Masih Tercatat Sebagai Kader Golkar

Status bebas bersyarat sampai 2029 yang diputuskan akan menghambat Setnov untuk beraktivitas.

Pengacara Setnov Sebut Wajib Lapor Hanya Administratif

KUASA hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto, Maqdir Ismail, menuturkan kewajiban kliennya untuk melapor setelah mendapatkan pembebasan bersyarat hanya bersifat administratif.

Setya Novanto Bebas Bersyarat, Pengacara: Itu Hak yang Diberikan Undang-Undang

KUASA hukum Setya Novanto terpidana kasus mega korupsi proyek KTP elektronik (KTP-E), Maqdir Ismail mengatakan program pembebasan bersyarat atas panjuan PK

Ironi Pemberantasan Korupsi Tecermin dari Bebasnya Setnov

Kasus Setnov bukan cuma merugikan negara. Tapi, kata dia, perkara itu secara langsung membuat masyarakat rugi karena kualitas KTP-e yang dikurangi.

Setnov Bebas Bersyarat Jadi Kado Terburuk di HUT ke-80 RI

ICW menilai Setnov tidak seharusnya mendapatkan keringanan dalam kasusnya. Sebab, kata Wana, korupsi yang melibatkan pimpinan DPR sudah membuat preseden buruk di Indonesia.

Pembebasan Bersyarat Setnov Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi

PEMBERIAN pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto memberikan preseden buruk pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

Setnov Bebas Bersyarat, Pukat UGM : Harusnya jadi Kewenangan Pengadilan, bukan Pemerintah

Pukat UGM menilai pembebasan bersyarat Setya Novanto seharusnya bukan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan yang menentukan. Melainkan hakim yang memutuskan

ICW: Bebasnya Setya Novanto, Kemunduran Pemberantasan Korupsi

ICW menilai pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik (KTP-E) menjadi tanda kemunduran serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Harus Diawasi

PEMBEBASAN bersyarat Setya Novanto harus diawasi. pemangku kepentingnya harus memastikan semua persyaratan terpenuhi 

Dijerat KPK dan Hukumannya Disunat MA, Johanis Tanak Tanggapi Bebas Bersyaratnya Setnov 

MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.

Sudirman Said Sebut Bebasnya Setnov Bukti Indonesia belum Merdeka dari Koruptor

Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak. 

Kapan Setnov Bisa Kembali ke Dunia Politik? Ini Penjelasan Ditjenpas

Rika mengatakan pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan, dalam hal ini vonis Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setnov.

Bebas Bersyarat, Mantan Ketua DPR Setyo Novanto Ikut Dapat Remisi

MANTAN Ketua DPR RI Setyo Novanto satu dari 18.439 narapidana di Jawa Barat yang mendapatkan remisi pada HUT ke-80 Republik Indonesia hari ini.

Ini Alasan Setnov Bebas Bersyarat

Setnov tidak lagi memiliki kewajiban lapor usai keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pasalnya, Setnov telah membayar denda subsider.

Setya Novanto Bebas Bersyarat

Dia mengatakan, semestinya Setya Novanto bebas sejak 25 Juli 2025. Setnov mendapatkan masa pengurangan hukuman berdasarkan hasil PK. 

Keterangan FBI Disebut Ringankan Hukuman Setnov

PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia