Berita Terbaru Mahkamah Agung Hari Ini

Waspadai Intervensi dari Kekuatan Pendukung Korupsi

PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Keterangan FBI Disebut Ringankan Hukuman Setnov

PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI

Jubir MA: Tak Ada yang Intervensi dalam Putusan PK Pengurangan Vonis Setya Novanto

MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.

MAKI Sebut Pengurangan Masa Tahanan Setnov Perburuk Muruah Hakim

MAKI menyayangkan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.

Respons PK Setnov, KPK Ungkit Sunat Hukuman dan Efek Jera

Putusan hakim tidak boleh diganggu gugat dalam sebuah persidangan. Namun, KPK menyoroti pemberian efek jera atas penyunatan hukuman untuk terpidana kasus korupsi pengadaan KTP-E itu.

Banyak Ditentang karena Hukuman Berkurang, Kubu Setnov: Seharusnya Dibebaskan

KUBU Setnov mengaku tidak puas dengan putusan peninjauan kembali yang memangkas hukuman menjadi penjara 12 tahun enam bulan, dari sebelumnya 15 tahun. Setnov dinilai pantas bebas.

MA Kurangi Hukuman Setnov, KPK: Harusnya Diperberat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

KPK Ingatkan MA, Korupsi Setnov Kejahatan Luar Biasa

KPK komentari Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). 

Pangkas Vonis Setnov, MA Dituding Kehilangan Anutan

HUKUMAN terhadap narapidana kasus KTP-E Setya Novanto (Setnov) yang dipangkas oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi. 

Wakil Ketua KPK: Pengurangan Masa Tahanan Setnov tak Sejalan dengan Semangat Anti Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.

ICW: Pengurangan Hukuman Setya Novanto Berdampak Negatif bagi Pemberantasan Korupsi

Pengurangan hukuman pidana yang diterima mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP-E dapat memberikan efek negatif pada pemberantasan korupsi

PK Setya Novanto Dikabulkan, Hukumannya Makin Ringan

Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik juga dipangkas menjadi 2,5 tahun yang dihitung saat pidana penjaranya selesai.

KPK Bantah Langgar HAM dalam Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi

KPK membantah tudingan telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.

Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Tetap Divonis 20 Tahun Penjara

MA menolak permohonan kasasi Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Penangkapan Kembali Nurhadi Dinilai Tidak Langgar HAM

Nurhadi Abdurachman, kembali ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (29/6) dini hari atau selang sehari dari jadwal pembebasannya sesuai putusan pengadilan.

Kuasa Hukum Sebut Tindakan KPK yang Kembali Tangkap Nurhadi Saat Baru Lepas Ciderai HAM

Menurut Maqdir, tidak ada alasan rasional yang membenarkan upaya penyidik KPK kembali menahan kliennya tersebut.

Eks Sekretaris MA yang Baru Bebas, Ditahan Lagi oleh KPK

Penangkapan dan penahanan terhadap Nurhadi dilakukan KPK pada Minggu (29/6) dini hari.

Polri, MA, dan Kejagung Beri Respons DIM RUU KUHAP

Bambang menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian khusus pada proses pembaruan hukum acara pidana bukan hanya sebagai kebutuhan.

Perampasan Aset Zarof Ricar harus Maksimal

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting