Berita Terbaru Jabatan Sipil Hari Ini

Pascaputusan MK, Yusril Pastikan Aturan Penempatan Anggota Polri Tetap Berlaku

Pemerintah tetap melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan jabatan bagi anggota Polri aktif sebagai solusi transisi.

Legislator NasDem Sebut Penerbitan PP Langkah Bijak Akhiri Polemik Perpol 10/2025

Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.

Kontroversi Perpol di Tengah Upaya Mereformasi Polri

Listyo menilai perpol itu sejakan dengan putusan MK. Eksekutif terkesan mengabaikan Polri duduki jabatan sipil. Polisi yang menduduki jabatan sipil harus pensiun dini.

Kapolri Sebut Perpol sebagai Tindak Lanjut Putusan MK

Ia mengakui masih ada ruang perbaikan, khususnya pada aspek redaksional agar tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Ini Isi Perkap, Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil di 17 Kementerian/Lembaga

Diketahui, Perkap ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota aktif menduduki jabatan sipil. 

Pakar HTN Nilai Peraturan Kapolri Akali Putusan MK dan Menentang Reformasi Polri

Feri menilai penerbitan Perkap 10/2025 bukan hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga secara politik dan etis.

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Pemohon juga menyinggung TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 yang menegaskan bahwa peran sosial-politik militer pada masa lalu menyebabkan distorsi dalam demokrasi.

Putusan MK Akhiri Multitafsir Jabatan Sipil

Birokrasi harus dibebaskan dari figur dan kultur lama. Esensi pelayanan publik selama ini bernapas komando. Norma hukum terbaru mengesampingkan norma lama.

Pakar: Putusan MK soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil tak Bisa Dinegosiasikan

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil bersifat final

Pakar HTN Kritik Pernyataan Para Menteri soal K/L Butuh Bantuan Polisi Aktif

PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.

Hormati Putusan MK, Polri Tarik Perwira Tinggi dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian

Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.

CSIS: Keterlibatan Anggota Polri di Birokrasi dan Jabatan Sipil Persoalan Politik Serius

Menurut CSIS keterlibatan anggota Polri dalam birokrasi sipil selama ini bukan hanya isu teknis, melainkan persoalan politik dan hukum yang serius. 

 Larangan Polisi Aktif Menjabat di Jabatan Sipil akan Dibahas di Panja Reformasi Polri

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan membahas soal larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil asalkan pensiun atau mengundurkan diri dalam panja reformasi polri

Komisi III Minta Presiden Putuskan Nasib Polisi Aktif yang Masih Isi Jabatan Sipil

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan nasib anggota Polri aktif yang saat ini tengah menduduki jabatan sipil.

Pengamat: Anggota Polri yang Menduduki Jabatan Sipil Harus Menyesuaikan Putusan MK

Pakar menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil bersifat final dan mengikat

Daftar Polisi yang Menduduki Jabatan Sipil dan Bakal Terdampak Putusan MK

MK menegaskan polisi aktif yang ingin menduduki jabatan sipil wajib mundur atau pensiun. Berikut daftar polisi yang menduduki jabatan sipil

IPW Sebut Putusan MK akan Timbulkan Dilema bagi Anggota Polri yang Duduki Jabatan Sipil

Putusan MK yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri, akan berdampak besar bagi Korps Bhayangkara.

DPR Harap Prabowo Segera Tarik Anggota Polri Aktif yang Duduki Jabatan Sipil

ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman berharap Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Putusan MK Tegaskan Polisi Harus Fokus di Jalurnya

Larangan tersebut dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan yang selama ini kerap muncul ketika polisi aktif menduduki jabatan di lembaga sipil.

Polri Hormati Putusan MK soal Polisi Aktif Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil

Polri menyatakan akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia