DPR Harap Prabowo Segera Tarik Anggota Polri Aktif yang Duduki Jabatan Sipil

ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman berharap Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025, anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri dari kepolisian.  

Benny mengatakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat atau final and binding. Ia meyakini Presiden Prabowo adalah presiden yang patuh terhadap konstitusi.

"Presiden Prabowo adalah presiden yang tunduk dan mematuhi konstitusi. Karena itu kita mengharapkan Presiden Prabowo segera tarik dan kembalikan anggota Polri yang masih aktif di kementerian dan lembaga atau badan," kata Benny melalui keterangannya, Jumat (14/11).

Baca juga : Polri Hormati Putusan MK soal Polisi Aktif Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil

Benny menilai sesuai putusan MK, anggota Polri aktif yang menduduki posisi jabatan sipil juga bisa diberi alternatif. Ia mengatakan mereka diminta memilih apakah pensiun dini atau segera kembali ke organisasi induknya. 

Benny menambahkan, putusan MK yang menegaskan bahwa Kapolri tidak bisa menunjuk anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil, juga memperkuat prinsip rule of law. Menurutnya, hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo untuk memaknai prinsip bahwa pemerintahan bukan sekadar berdasarkan hukum, tetapi pembatasan kekuasaan oleh hukum. 

"Putusan MK ini menambah bobot tinggi pada Presiden Prabowo sebagai presiden yang ingin menegakkan prinsip rule of law dan demokrasi substantif dalam pemerintahan yang dipimpinnya," jelas Benny. 

Baca juga : Pakar: Kapolri Harus Tarik Seluruh Polisi Aktif dari Jabatan Sipil

Benny mengingatkan polisi bukan pemegang kekuasaan di negara ini, melainkan abdi masyarakat.

"Jadi Ingat, Indonesia bukan negara polisi," tegas Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I itu. 

Di sisi lain, Benny mendorong Presiden Prabowo untuk menjalankan putusan MK terkait larangan rangkap jabatan. Benny menyinggung putusan MK terdahulu soal larangan menteri dan wakil menteri merangkap jabatan. 

Benny mengacu pada putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menjawab gugatan soal pemerintah yang dinilai telah mengabaikan putusan-putusan MK terdahulu dengan tetap mengangkat wakil menteri sebagai komisaris di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Putusan MK ini juga telah diakomodir di UU BUMN yang baru.

"Selain itu, juga kita dorong agar presiden patuhi putusan MK soal larangan Wamen merangkap jabatan jadi komisaris-komisaris BUMN," pungkasnya. (H-4)