Politik Dan Hukum

Wujudkan Kemandirian, Pemerintah Dorong Kolaborasi BUMN dan BUMS di Industri Pertahanan

Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.

Dasco Ungkap Thomas Djiwandono Resmi Mundur dari Partai Gerindra

KETUA Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa Thomas Djiwandono kini sudah tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan partai.

RUU Hukum Acara Perdata Disepakati jadi Inisiatif DPR

PEMERINTAH dan Komisi III DPR RI sepakat menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata menjadi inisiatif DPR.

ICW: Kewenangan Besar Kepala Daerah Jadi Pintu Masuk Praktik Jual Beli Jabatan

MARAKNYA kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dinilai disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, terutama dalam proses pengisian jabatan.

Tanggapi OTT Bupati Pati, Kemendagri Ingatkan Seluruh Kepala Daerah Jauhi Praktik Jual-Beli Jabatan

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti kasus penetapan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam jual beli jabatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

28 Perusahaan Kehutanan dan Non-Kehutanan Dicabut Izinnya, Berikut Daftarnya!

Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.

Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra Berlanjut Pidana

Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.

Mahalnya Biaya Pilkada Jadi Pemicu Utama Korupsi Kepala Daerah

Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.

Tindak Lanjut Arahan Wapres Gibran, Otorita IKN Matangkan Persiapan Perpindahan ASN

Selain fokus pada perkantoran, pemerintah juga mulai memetakan pengembangan ekosistem pendukung di luar urusan birokrasi.

Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Pengamat: Sudah Terprediksi

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.

Rentetan OTT KPK, Komisi II Soroti Reformasi Birokrasi Daerah dan Integritas yang Bobrok

Dalam OTT tersebut, Maidi diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Profil Lengkap Prabowo Subianto: Perjalanan Menuju RI 1

Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.

Dalami Kasus Sudewo, KPK Segera Lakukan Penggeledahan

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).

KPK Dalami Dugaan Jual Beli Jabatan Bupati Pati Sudewo ke Level yang Lebih Tinggi

Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.

Pengunjuk Rasa Pati yang Damai dengan Sudewo bakal Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.

KPK: Bupati Pati Sudewo Diperika di Kudus karena Pertimbangan Keamanan

KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

Bupati Pati Sudewo Diduga Jual Beli Jabatan Sampai ke Luar Tingkat Desa

KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.

Uang Tunai Rp550 Juta Disita dalam Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Madiun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Maidi.

Wali Kota Madiun Maidi Diduga Terima Rp2,25 M dari Pemerasan dan Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.

Lingkaran Setan Korupsi di Pati: KPK Sebut Pemerasan Perangkat Desa Picu Budaya Balik Modal

Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal. 

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia