Buntut OTT Pekalongan Fadia Arafiq, Gubernur Jawa Tengah Minta Kepala Daerah Bersih dan tidak Melanggar Hukum

BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT) di sebuah hotel di Simpang Lima, Kota Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memperingatkan kepada kepala daerah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan tidak melanggar hukum.

Pemantauan Media Indonesia Selasa (3/3) kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq masih menjadi perbincangan baik di kalangan pegawai pemerintah maupun warga, karena sebelumnya lembaga antirasuah ini juga melakukan hal serupa terhadap Bupati Pati Sudewo.

Menariknya dalam OTT terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ini, dilakukan di sebuah hotel di Simpang Lima Kota Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya, sehingga muncul banyak pertanyaan muncul menyangkut keberadaan kepala daerah veradacdi Pantura Jawa Tengah tersebut di kota ini.

Baca juga : Bupati Pekalongan Kena OTT, KPK Segel Kantor Intansi Pemkab Pekalongan

"Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya di Kota Semarang pada Selasa (3/3) dini hari dan ketiganya langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang menanggapi OTT oleh lembaga antirasuah terhadap dua kepala daerah di provinsi ini, mengingat kepada Bupati dan Wali Kota di Jawa Tengah harus menciptakan birokasi yang bersih dan tidak melanggar hukum dan dalam kasus ini menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

"Itu tergantung oerangnya, yang jelas itu kembali ke personelnya, itu secara tidak langsung pembelajaran bagi semua, sebagai pelayan publik harus clean dan good government," ujar Ahmad Luthfi Selasa (3/3).

Baca juga : KPK Ungkap OTT Bupati Pekalongan Terkait Proyek Outsourcing

Tidak Terganggu 

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menanggapi penangkapan terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh KPK mengaku masih menunggu proses hukum  yang masih berjalan di KPK, sebelum menindaklanjuti langkah berikutnya sesuai aturan yang berlaku.

"Kami masih menunggu proses lebih lanjut, seperti juga saat terjadi OTT di Kabupaten Pati," tutur Tah Yasin Maimoen.

Meskipun demikian, menurut Taj Yasin Maimoen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjamin bahwa pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan dan tidak terganggu pelayanan kepada publik, meskipun bupatinya terkena OTT KPK. "Kami akan terus memantau perkembangan dan kondisi pemerintah di Pekalongan," tambahnya. (H-2)