Politik Dan Hukum

Muhammad Hidayattollah Soroti Overkapasitas Lapas di Kalsel dalam Rapat Komite I DPD RI dengan Wamen Imipas

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.

Yusril Ungkap Perkembangan Terbaru Komisi Percepatan Reformasi Polri

Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.

Pascaputusan MK, Yusril Pastikan Aturan Penempatan Anggota Polri Tetap Berlaku

Pemerintah tetap melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan jabatan bagi anggota Polri aktif sebagai solusi transisi.

Yusril Ungkap Ada Usulan Polri di Bawah Kementerian

Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian

Atasi Propaganda Asing, Pemerintah Wacanakan RUU Penanggulangan Disinformasi

Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.

Wujudkan Kemandirian, Pemerintah Dorong Kolaborasi BUMN dan BUMS di Industri Pertahanan

Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.

Dasco Ungkap Thomas Djiwandono Resmi Mundur dari Partai Gerindra

KETUA Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa Thomas Djiwandono kini sudah tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan partai.

RUU Hukum Acara Perdata Disepakati jadi Inisiatif DPR

PEMERINTAH dan Komisi III DPR RI sepakat menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata menjadi inisiatif DPR.

ICW: Kewenangan Besar Kepala Daerah Jadi Pintu Masuk Praktik Jual Beli Jabatan

MARAKNYA kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dinilai disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, terutama dalam proses pengisian jabatan.

Tanggapi OTT Bupati Pati, Kemendagri Ingatkan Seluruh Kepala Daerah Jauhi Praktik Jual-Beli Jabatan

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti kasus penetapan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam jual beli jabatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

28 Perusahaan Kehutanan dan Non-Kehutanan Dicabut Izinnya, Berikut Daftarnya!

Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.

Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra Berlanjut Pidana

Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.

Mahalnya Biaya Pilkada Jadi Pemicu Utama Korupsi Kepala Daerah

Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.

Tindak Lanjut Arahan Wapres Gibran, Otorita IKN Matangkan Persiapan Perpindahan ASN

Selain fokus pada perkantoran, pemerintah juga mulai memetakan pengembangan ekosistem pendukung di luar urusan birokrasi.

Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Pengamat: Sudah Terprediksi

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.

Rentetan OTT KPK, Komisi II Soroti Reformasi Birokrasi Daerah dan Integritas yang Bobrok

Dalam OTT tersebut, Maidi diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Profil Lengkap Prabowo Subianto: Perjalanan Menuju RI 1

Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.

Dalami Kasus Sudewo, KPK Segera Lakukan Penggeledahan

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).

KPK Dalami Dugaan Jual Beli Jabatan Bupati Pati Sudewo ke Level yang Lebih Tinggi

Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.

Pengunjuk Rasa Pati yang Damai dengan Sudewo bakal Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia