Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Senior Associate Integrity Law Firm, Pemohon Judicial Review Blank Vote di MK Muhamad Raziv Barokah menilai partai politik gagal menangkap kehendak rakyat terkait kandidasi pemilihan kepala daerah.
Oleh karena itu, dia menekankan kotak kosong pada pencoblosan saat Pilkada nanti diperlukan, untuk melihat apakah sebenarnya masyarakat menilai ada proses yang salah dalam pencalonan kepala daerah tersebut.
"Partai politik saat ini sama sekali tidak bisa menangkap kehendak rakyat. Terutama di Pilkada ini," kata Raziv, dalam Webinar: Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?, hari ini.
Baca juga : Parpol Lebih Memilih Masuk Kabinet daripada Usung Anies di Pilkada
Padahal Undang-undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Sayangnya, rakyat yang diharapkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang kehendaknya disalurkan oleh partai politik untuk ditempatkan dalam bentuk pejabat-pejabat publik yang menjalankan pemerintahan menjalankan negara partai politik saat ini, sama sekali tidak bisa menangkap kehendak rakyat.
Dia katakan para calon kepala daerah yang secara elektabilitas sangat tinggi, dalam hal ini dia mengambil contoh menyampaikan mewakili Kota Jakarta. Dia katakan di Jakarta, ada dua orang yang elektabilitasnya sangat tinggi, yaitu Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Elektabilitas Anies menyetuh 39,8%, dan Ahok pada sekitar 30%, disusul dengan Ridwan Kamil yang sekian belas persen, serta tokoh-tokoh lainnya.
Baca juga : Anies Disarankan Bikin Parpol untuk Kendaraan Politik
Namun, menurut dia, betapa menyedihkannya ketika sosok-sosok dengan elektabilitas tinggi, yang dia yakini diraih berkat gaya memimpin mereka yang benar-benar ingin memperjuangkan kepentingan rakyat baik itu Ahok ataupun Anies Baswedan, ternyata tidak mendapat ruang untuk berkontestasi dalam pilkada kali ini.
"Partai politik Gagal menangkap kehendak rakyat tersebut, untuk ditaruh dalam surat suara, dipertarungan, sehingga rakyat betul-betul bertarung memilih untuk orang-orang yang ingin dia kehendaki. Tapi tiba-tiba partai politik memiliki orang-orang lain yang tidak terbayang di kepala warga Jakarta," kata Raziv.
Hal ini menimbulkan pertanyaan apa sebetulnya yang diinginkan oleh partai politik ini, dan kebenaran mengenai partai politik yang dibentuk untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Baca juga : Anies Ingin Bikin Partai untuk Memperjuangkan Gagasan
"Ternyata tidak, terbukti dengan bagaimana cara partai politik memilih kandidat dalam pemilu," kata Raziv.
Ini diperparah, bahwa saat ini kedaulatan partai politik sedang direnggut oleh beberapa oknum. Padahal Indonesia memiliki ratusan juta masyarakat, diambil kewenangannya oleh partai politik dan partai politik diambil juga kekuasaannya oleh segelintir orang, oleh dinasti.
"Itu bisa kita rasakan bagaimana berbagai penjegalan terjadi. Orang-orang yang mengatakan apa buktinya, mereka tidak lebih dari pada segelintir buzzer yang jalan hidupnya mungkin memang untuk seperti itu," kata Raziv. (P-2)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved