Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, membuka peluang untuk membentuk organisasi masyarakat (ormas) atau partai politik (parpol) setelah dipastikan tak maju di Pilkada 2024.
Juru bicara Anies, Sahrin Hamid mengatakan pihaknya masih terus menggodok dan mempertimbangkan rencana untuk membuat parpol baru. “Ya. Tentunya sedang dalam pertimbangan. Biar bagaimanapun pelembagaan demokrasi melalui partai politik itu penting,” ujar Sahrin kepada Media Indonesia, hari ini.
“Apalagi sebagai alat untuk memperjuangkan gagasan,” tambahnya.
Baca juga : Anies Pertimbangkan untuk Mendirikan Parpol
Sahrin juga tak menutup kemungkinan jika Anies akan berdiskusi dengan petinggi-petinggi parpol yang sudah eksis untuk memuluskan rencananya membentuk parpol baru.
“Sejauh ini. Hubungan Pak Anies dengan semua partai bagus-bagus saja,” tandasnya.
Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mempertimbangkan membuat partai politik usai gagal menyalonkan diri dalam pilkada. Kemungkinan itu diumumkan di akun Instagram pribadinya.
“Kita lihat aja kedepannya apakah lalu akan buat partai politik baru, gini bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan,” kata Anies di akun Instagram pribadinya.
Anies mengatakan dirinya melihat banyak masyarakat yang sejalan dengannya untuk membuat perubahan di Indonesia. Dia melihat suara itu harus ditampung oleh partai baru. (Ykb/P-2)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved