Pemkab Kuningan Kawal Ketat Program MBG

PEMERINTAH Kabupaten Kuningan bersikap tegas dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah mereka.

Dengan total anggaran mencapai Rp 355 miliar, seluruh pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Pelanggaran terhadap aturan berpotensi berujung pada pencabutan izin operasional,” tutur Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, Selasa (23/12).

Baca juga : Puluhan Siswa SMA di Kuningan Diduga Keracunan MBG

Dia menjelaskn, besarnya anggaran MBG harus diimbangi dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Pemerintah daerah, tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.

“Anggarannya sangat besar, Ini harus dilaksanakan secara benar dan bertanggung jawab. Jika ada dapur yang tidak sesuai aturan, kami akan beri sanksi tegas, bahkan merekomendasikan penutupan permanen kepada Badan Gizi Nasional,” tuturnya.

Dian menekankan agar dapur MBG memperhatikan beberapa aspek yang wajib disiapkan. Seperti kewajiban kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

“Kami juga ingatkan agar tidak ada praktik-praktik yang membuka celah penyimpangan. Aturan dari Badan Gizi Nasional sudah jelas. Jangan sampai ada ruang permainan yang mencederai tujuan program ini,” tegasnya.

Secara teknis, program MBG di Kabupaten Kuningan menyasar 385.383 penerima manfaat, terdiri dari peserta didik berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, serta balita yang tersebar di 30 kecamatan. Meski demikian, pemerintah daerah mencatat masih terdapat dua kecamatan, yakni Cilebak dan Hantara yang fasilitas dapurnya belum sepenuhnya siap.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dian menginstruksikan keterlibatan aktif seluruh jajaran, termasuk camat dan kepala puskesmas, guna memastikan kelancaran operasional MBG di wilayah masing-masing.

“Pemkab Kuningan tidak menghambat, justru hadir untuk membantu. Sesuai Perpres Nomor 115 tentang tata kelola MBG, kami memperkuat peran Satgas hingga tingkat desa,” tandas Dian.

Bupati menekankan pentingnya dampak ekonomi dari program MBG. Ia berharap dapur-dapur MBG mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal.

“MBG jangan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga harus menggerakkan ekonomi rakyat. Sejauh mana dapur-dapur ini memberdayakan potensi lokal, itu yang terus kami dorong,” tandasnya.