Headline
Bauran Kebijakan Jadi Kunci Pertumbuhan

Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Tindaklanjuti SE Gubernur, Izin Pembangunan Perumahan di Bandung Barat akan Diinventarisasi

Depi Gunawan
08/12/2025 18:55
Tindaklanjuti SE Gubernur, Izin Pembangunan Perumahan di Bandung Barat akan Diinventarisasi
Pembangunan salah satu perumahan elite di Kabupaten Bandung Barat(MI/DEPI GUNAWAN)

PEMKAB Bandung Barat menginventarisasi perizinan pembangunan perumahan yang berlokasi di kawasan rawan bencana alam.

Hal ini sebagai tindaklanjut keputusan Pemprov Jawa Barat yang menghentikan sementara pemberian izin pembangunan perumahan di Bandung Raya.

"Kita sedang proses pendataan, mana yang sudah ada izin atau belum. Mana yang melanggar tata ruang, dan berada di zona merah rawan bencana. Itu nanti kita akan cek," kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, Senin (8/12).

Baca juga : Alih Fungsi Lahan Picu Banjir Bandang di Cililin Bandung Barat

Penghentian sementara izin pembangunan perumahan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Adapun implementasi kebijakan dalam SE tersebut mencakup evaluasi ulang pembangunan di kawasan rawan bencana yang dikategorikan wilayah terlarang atau tidak sesuai peruntukan tata ruang kabupaten dan kota.

Selain itu juga penghentian sementara penerbitan izin dan peningkatan pengawasan teknis terhadap kegiatan pembangunan. Kebijakan ini sebagai langkah pengendalian pembangunan dan upaya menjaga keselamatan lingkungan.

Baca juga : Banjir Bandang Terjang Mukapayung Bandung Barat, Tempat Wisata hingga Sawah Terdampak


Pencabutan izin

 

Hasil dari inventarisasi akan mengelompokkan proyek perumahan ke dalam tiga kategori, diantaranya dapat dilanjutkan, dapat dilanjutkan dengan syarat tertentu, dan tidak bisa dilanjutkan sama sekali.

Potensi pencabutan izin bisa terjadi apabila ditemukan proyek perumahan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan tata ruang, berada di zona terlarang, atau menimbulkan risiko kerusakan lingkungan.

“Jadi kami harus benar-benar menginventaris mana yang bisa dilanjutkan, mana yang bisa dilanjutkan tapi bersyarat, dan juga yang tidak bisa dilanjutkan sama sekali," ungkap Jeje.

Menurutnya, kebijakan Gubernur Jawa Barat itu merupakan langkah krusial yang penting dilakukan. Mengingat banyak kejadian bencana yang disebabkan oleh pembangunan di zona berisiko.

Ia mengatakan, pentingnya pengawasan ketat dan keberanian untuk menghentikan proyek yang bermasalah agar kejadian serupa di daerah lain tidak terjadi di Bandung Barat.

“Karena sudah banyak contoh-contoh musibah yang terjadi, saya tidak ingin di Bandung Barat terjadi hal demikian,” tandas Jeje.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved