Pemkot Cirebon Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon menetapkan status siaga bencana banjir di musim penghujan ini. Status tersebut berlaku sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026 mendatang.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, Andi Wibowo, menjelaskan menghadapi musim penghujan ini, Pemkot Cirebon telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi.

“Status tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cirebon,” tutur Andi, Rabu (29/10).

Dijelaskan Andi, penetapan status tersebut merupakan landasan bagi seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini.

Berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG Stasiun Kertajati, Kabupaten Majalengka, diprakirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Desember 2025 hingga Januari 2026.

“Namun status siaga bencana banjir sudah kami tetapkan mulai Oktober 2025 hingga Maret 2026,” tutur Andi.

Pada kesempatan yang sama Andi pun mengungkapkan bahwa Walikota Cirebon telah menginstruksikan BPBD untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia hingga memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan TNI dan Polri, kelurahan hingga relawan kebencanaan untuk penanggulangan status bencana alam di musim penghujan ini.

BPBD Kota Cirebon, lanjut Andi, juga telah memetakan sejumlah titik rawan bencana di musim penghujan ini.

“Berdasarkan evaluasi bencana tahun lalu, sejumlah titik telah dipetakan merupakan daerah rawan banjir,” tutur Andi.

Ada pun wilayah yang rawan banjir berada di Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Harjamukti. Sedangkan untuk potensi longsor, menurut Andi, pihaknya memfokuskan pengawasan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.

“Pengawasan di Kelurahan Argasunya ditingkatkan mengingat wilayah tersebut memiliki kerawanan yang cukup tinggi untuk bencana longsor,” tutur Andi.

Selanjutnya BPBD Kota Cirebon juga telah melakukan langkah antisipasi dan mitigasi dengan memberikan imbauan dan sosialisasi kepada warga untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Kami juga telah membentuk 12 kelurahan tangguh bencana, yang diprioritaskan di wilayah rawan banjir. Kami pun rutin melakukan komunikasi dan berbagai pelatihan kesiapsiagaan bencana di kelurahan tersebut,” tutur Andi. (UL/E-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri yuliani