Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon menetapkan status siaga bencana banjir di musim penghujan ini. Status tersebut berlaku sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026 mendatang.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, Andi Wibowo, menjelaskan menghadapi musim penghujan ini, Pemkot Cirebon telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi.
“Status tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cirebon,” tutur Andi, Rabu (29/10).
Dijelaskan Andi, penetapan status tersebut merupakan landasan bagi seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini.
Berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG Stasiun Kertajati, Kabupaten Majalengka, diprakirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Desember 2025 hingga Januari 2026.
“Namun status siaga bencana banjir sudah kami tetapkan mulai Oktober 2025 hingga Maret 2026,” tutur Andi.
Pada kesempatan yang sama Andi pun mengungkapkan bahwa Walikota Cirebon telah menginstruksikan BPBD untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia hingga memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan TNI dan Polri, kelurahan hingga relawan kebencanaan untuk penanggulangan status bencana alam di musim penghujan ini.
BPBD Kota Cirebon, lanjut Andi, juga telah memetakan sejumlah titik rawan bencana di musim penghujan ini.
“Berdasarkan evaluasi bencana tahun lalu, sejumlah titik telah dipetakan merupakan daerah rawan banjir,” tutur Andi.
Ada pun wilayah yang rawan banjir berada di Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Harjamukti. Sedangkan untuk potensi longsor, menurut Andi, pihaknya memfokuskan pengawasan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.
“Pengawasan di Kelurahan Argasunya ditingkatkan mengingat wilayah tersebut memiliki kerawanan yang cukup tinggi untuk bencana longsor,” tutur Andi.
Selanjutnya BPBD Kota Cirebon juga telah melakukan langkah antisipasi dan mitigasi dengan memberikan imbauan dan sosialisasi kepada warga untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
“Kami juga telah membentuk 12 kelurahan tangguh bencana, yang diprioritaskan di wilayah rawan banjir. Kami pun rutin melakukan komunikasi dan berbagai pelatihan kesiapsiagaan bencana di kelurahan tersebut,” tutur Andi. (UL/E-4)
Jajaran di Polsek harus selalu siaga 24 jam lantaran pada musim penghujan dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi.
Latihan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi digelar SMPN 1 Lembang bekerja sama dengan Relawan Penanggulangan Bencana Lembang (RPBL).
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved