Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
GERAKAN Aktivis Penyelamat Uang Negara (Gapura) mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mempercepat penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi belanja tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu tahun anggaran 2022.
Ketua Gapura Indramayu, Rudi Lueonadi, Jumat (19/9) di Bandung menegaskan pihaknya akan membawa aspirasi ini hingga ke Kejaksaan Agung RI bila desakan mereka tidak segera direspons.
“Kami minta Kejati Jabar jangan menunda lagi. Penetapan tersangka harus dilakukan secepatnya. Tadi kami sudah beraudiensi dengan Kasipenkum Sri Nurcahyawijaya, yang menyampaikan sudah ada 29 orang diperiksa. Beliau juga menyebut Oktober akan ada kepastian penetapan tersangka,” bebernya.
Sebelumnya, penyidik pidana khusus Kejati Jabar telah meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi tersebut terkait pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Indramayu pada 2022, saat lembaga itu masih dipimpin oleh Syaefudin yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu.
Sementara itu Kasipenkum Kejati Jabar Sri Nurcahyawijaya, membenarkan pihaknya telah memintai keterangan dari puluhan saksi.
“Kurang lebih 29 orang sudah diperiksa. Kami berharap proses penyidikan bisa segera tuntas. Untuk penetapan tersangka, tentu menunggu perkembangan hasil penyidikan. Jika sudah ada penetapan, pasti akan kami sampaikan,” tuturnya.
kasus ini terungkap bermula dari laporan Gerakan Pemuda Peduli Perubahan Indramayu (PPPI) yang menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam anggaran tunjangan perumahan DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.
Menurut PPPI, total belanja tunjangan perumahan DPRD Indramayu sepanjang 2022 mencapai Rp16,8 miliar. Rinciannya, Ketua DPRD menerima Rp40 juta per bulan atau Rp480 juta per tahun, Wakil Ketua Rp35 juta per bulan atau Rp420 juta per tahun, dan anggota DPRD Rp30 juta per bulan atau Rp360 juta per tahun.
PPPI menilai realisasi anggaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Langkah cepat dan taktis ini diperlukan mengingat pentingnya penyelematan semua pihak terkait Bandung Zoo
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait upaya efisiensi penggunaan bahan bakar di tengah dampak konflik global.
Kedua kandidat itu ialah anggota DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin dan anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat, yang jug Ketua AMPI Jawa Barat.
Sang bocah, sehari-harinya memungut plastik dan sampah untuk menyambung kehidupannya.
Tekad itu diungkapkan KDM di depan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono.
Berkaitan dengan potensi terjadinya kemarau, Asep menegaskan, BPBD masih menunggu informasi lebih lanjut dari BMKG serta BPBD Provinsi Jawa Barat.
ATAS nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya dokter muda karena tertular campak saat bertugas di Kabupaten Cianjur.
SISTEM kerja work from home (WFH) bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) sudah diterapkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak dua bulan terakhir.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat melaporkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB, dan hingga pukul 22.10 WIB petugas telah memasuki tahap pendinginan setelah api berhasil dikendalikan.
Dengan anggaran sebesar itu, tingkat kemantapan jalan ditargetkan bisa meningkat hingga 82%.
Dalam masa liburan Lebaran 2026 di Jawa Barat telah terjadi kontradiksi antara ledakan kunjungan wisatawan dengan kualitas pelayanan di lapanga
UPAYA pemberdayaan ekonomi perempuan kembali mendapat sorotan, kali ini melalui pendekatan yang tidak biasa dengan menggabungkan keterampilan kuliner dengan teknologi digital.
KDMP bukan sekadar unit usaha, melainkan instrumen negara untuk memastikan redistribusi kekayaan
Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang dan mengalangi jalan protokol hingga sebagian jalan tergenang banjir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved