Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, sukses menurunkan prevalensi kasus stunting. Dalam dua tahun terakhir, penurunannya signifikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, I Made Setiawan, menyebutkan ada 2023 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting berada di kisaran 11,4%. Setahun kemudian atau pada 2024, dengan metode penilaian yang sama, angkanya kembali menunjukan penurunan.
"Pada 2024 turun menjadi 7,3%. Sangat signifikan penurunannya, sekitar 4,1% kurun setahun," ujarnya, Rabu (20/8).
Turunnya angka stunting, sebut dia, tak terlepas dari peran lintas sektor. Sebab, penanganan stunting tak bisa hanya dilakukan Dinas Kesehatan.
"Penanganan stunting itu kan butuh intervensi spesifik dan sensitif," ujarnya.
Pelaksana intervensi spesifik dan sensitif itu membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas perangkat daerah. Sebab, penanganannya perlu daya dukung seperti infrastruktur, sanitasi, dan lainnya.
"Dengan masifnya berbagai upaya yang dilakukan, kami optimistis bisa menuntaskan kasus stunting di Kabupaten Cianjur," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Cianjur, Amad Mutawali, menegaskan komitmen instansinya menurunkan angka kasus stunting. Secara teknis, DP3AP2KB melakukan berbagai upaya mencegah terjadinya kasus baru stunting.
"Penanganan stunting itu dilakukan bersama-sama. Di lingkup DP2KBP3A, fokus kami melakukan upaya pencegahan supaya tak ada kasus baru stunting," tegasnya.
Salah satu sasarannya yaitu Keluarga Risiko Stunting (KRS). Kepada KRS ini DP2KBP3A memberikan edukasi sekaligus juga memberikan bantuan asupan gizi cukup, terutama bagi ibu hamil.
"Kami selalu berkoordinasi dengan dinas lain menangani kasus stunting ini," pungkasnya.
Menurut BMKG Jawa Barat, gempa bumi Bekasi tersebut terasa sampai wilayah Bogor dan Purwakarta. Namun, di wilayah Purwakarta hanya terasa selama beberapa detik saja.
Musim kemarau basah juga membuat ada peningkatan kasus DBD.
Gerakan Pangan Murah (GPM) dihadirkan untuk menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
Kisah inspiratif dialami dua mitra agen Lion Parcel di Bandung, yakni Agus Saloko dan Herry Widianto. Keduanya memiliki semangat untuk berani mengambil langkah besar membangun bisnis
PERISTIWA duka anak berusia 3 tahun yang meninggal karena di dalam tubuhnya dipenuhi dengan cacing.
WARGA Kampung Padangenyang, Sukabumi, diguncang kabar duka.Raya, balita perempuan berusia empat tahun, meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan.
Desain ini menghadirkan efisiensi tinggi bagi pengelolaan material di industri kedirgantaraan, sekaligus menjadi contoh kolaborasi akademisi dan industri yang berdampak nyata.
PONDOK Pesantren Raudlatul Muta'alimin Cilendek, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, resmi membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG).
Gempa magnitudo 2,3 terjadi di area perkebunan warga Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pada koordinat 6,82 LS dan 107,49 BT.
Kasus TB di Kota Tasikmalaya setiap tahun angkanya terus meningkat.
Kemacetan dan pengalihan jalan terjdi saat karnaval berlangsung. Namun secara umum arus lalu lintas relatif lancar.
PERISTIWA memilukan terjadi di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.
Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) yang diluncurkan DJP pada 22 Juli 2025 merupakan dokumen resmi yang merangkum 8 hak dan 8 kewajiban Wajib Pajak.
Pemkab Cianjur membebaskan atau memberikan pengurangan sebesar 100% tunggakan pokok serta sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
Operasi digelar selama dua hari, 14–15 Agustus 2025. Petugas menyatroni dan menyegel 11 gudang di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
Bapenda Kabupaten Cirebon tengah menyiapkan dokumen sebagai dasar teknis pembebasan tunggakan PBB
Kota Tasikmalaya dinyatakan gagal dalam meraih predikat KLA, di antaranya lantaran belum membentuk UPTD PPA dan rumah aman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved