BPR Syariah Sepakat Berkolaborasi Perkuat Tata Kelola dan Digitalisasi

KOLABORASI menjadi keharusan bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang tergabung dalam Himpunan BPRS Indonesia (Himbarsi) untuk menjadi lebih baik di masa depan.

"Jika bergerak sendiri-sendiri, BPRS tidak akan bisa kuat. Untuk itu, kita harus berjamaah, berkolaborasi," ungkap Sekretaris Jenderal Himbarsi, Muhammad Hadi Mauliddin Nugraha, dalam Rakornas Himbarsi, yang digelar di Bandung, Kamis (7/8).

Dengan menyatukan langkah bersama, lanjut dia, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator, pemangku kepentingan dan industri keuangan serta perbankan syariah.

Baca juga : BPR Syariah Gelar Rakornas di Bandung, Langkah Awal Menuju Tata Kelola yang Lebih Baik

Menurut dia, pekerjaan rumah yang besar bagi BPRS di Indonesia ialah melakukan digitalisasi. Ini menjadi tuntutan dan keharusan industri perbankan syariah, untuk membuat nasabah percaya dan mau bertransaksi dengan BPRS.

"Himbarsi berkomitmen BPRS akan melakukan digitalisasi secara bertahap. Tidak harus mahal dan berbiaya tinggi. Secara bertahap akan dilakukan sehingga BPRS mendapat kepercayaan masyarakat," lanjut  Steering Committee Rakornas Himbarsi 2025 itu.

Hadi mengakui di tengah situasi ekonomi nasional yang menekan daya beli masyarakat telah menyebabkan sejumlah BPRS tutup dan kekurangan permodalan.

Baca juga : Kemenag Pertegas Peran BAZNAS dan LAZ dalam Tata Kelola Zakat

Karena itu, dalam Rakornas Himbarsi dan BPRS Syariah Award 2025 ini, ada tekad bersama BPRS untuk melakukan evaluasi, memperkuat kolaborasi, tata kelola, dan digitalisasi perbankan syariah.

"Rakornas yang digelar setahun sekali ini menjadi ajang evaluasi kinerja semester pertama dan konsolidasi agenda strategis semester kedua," tambah Direktur Utama BPRS HIKP itu.

Himbarsi, tegas Hadi, mendorong BPR Syariah untuk melakukan transformasi digital secara bertahap sesuai kemampuan. Di antaranya melalui kerja sama dengan bank umum syariah, penyedia core banking, atau mitra teknologi lainnya.

“Langkah kecil seperti integrasi sistem transfer antarbank bisa dilakukan melalui sinergi. Yang penting, nasabah merasa lebih percaya dan nyaman,” imbuhnya.

Melalui pendekatan berjamaah, HIMBARSI berharap biaya investasi teknologi bisa ditekan, dan efisiensi antaranggota semakin tinggi. “Kalau jalan sendiri-sendiri, kita tidak akan kuat. Harus bersuara dan bertindak bersama,” tegasnya.

Legitimasi

Himbarsi  yang baru terbentuk pada Desember 2024 kini mulai mendapat pengakuan dari pemangku kepentingan, termasuk OJK dan KNKS. Hal ini seiring dengan sudah terbitnya legalitas organisasi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Oleh karenanya, ujar Hadi, Rakornas ini menjadi momen untuk memperkuat jejaring nasional serta memperluas kontribusi terhadap kebijakan industri perbankan syariah.

“Legalitas sudah kuat. Sekarang waktunya menguatkan organisasi dan mendampingi anggota. Direksi dan pimpinan wilayah harus gotong royong menopang DPP HIMBARSI,” ujar Hadi.

Rakornas HIMBARSI 2025 menekankan pentingnya dukungan lintas wilayah untuk mempercepat adaptasi terhadap tantangan industri, serta memperbesar pengaruh kolektif di hadapan regulator.