Pemkab Tasikmalaya Potong Anggaran Kegiatan, DPRD Menolak

PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, melakukan pemotongan anggaran kegiatan dan belanja di semua organisasi perangkat daerah yang bersumber pada APBD 2025. Alasannya, Belanja tidak Terduga yang besarnya Rp28 miliar sudah habis sejak Maret lalu.

Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin mengatakan sudah menginstruksikan seluruh OPD untuk melakukan pemotongan anggaran dan penghentian sementara kegiatan belanja daerah yang bersumber dari APBD 2025.

"Saya minta seluruh Kepala OPD menunda sementara pengadaan barang dan jasa serta pembayaran menggunakan APBD. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) harus menyesuaikan perencanaan dengan kondisi fiskal daerah kecuali gaji, tunjangan pegawai, internet, pembayaran listrik, telepon, air, alokasi dana desa (ADD), siltap aparatur desa, jasa dan honorarium non ASN bulanan," katanya, Jumat (25/7).

Ia mengatakan, perubahan anggaran APBD 2025 telah memangkas kegiatan anggaran seremonial termasuk operasional elit. Pihaknya mengalihkan ke program yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat.

Pada perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2025, belanja daerah dipangkas sebesar Rp43,8 miliar, dari semula Rp3,535 triliun menjadi Rp3,491 triliun.

"Belanja modal dikurangi Rp7,2 miliar dan belanja tidak terduga (BTT) kurang lebih dari Rp1 miliar, sedangkan anggaran bantuan sosial ada kenaikan Rp1,4 miliar," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi mengatakan, anggota DPRD memang telah memiliki sejumlah program pokok-pokok pikiran (Pokir) yang merupakan bentuk amanah rakyat yang disampaikan melalui wakilnya di parlemen. Karena itu pihaknya menolak kebijakan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin yang melakukan cut off.

"Bupati Tasikmalaya juga berencana akan mengalihkan sejumlah program pokir yang dipegang oleh DPRD. Semua fraksi sepakat melakukan penolakan keras," tegasnya.

Penolakan didukung anggota Fraksi PAN, Ucu Mulyadi dan Nanang Rombli dari PDI Perjuangan. "Anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Pokir. Kami menolak rencana pengalihan anggaran," tandas Ucu.

Nanang menyarankan pemerintah daerah mencari solusi dan alternatif pendanaan dengan mengajukan ke DPRD Provinsi dan DPR RI.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Sugeng