Pemprov Jawa Barat Evaluasi RTRW di Kabupaten dan Kota

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi tata ruang dan wilayah (RTRW) di setiap kabupaten dan kota. Hal ini dirasa penting untuk menjaga lingkungan yang kerusakannya semakin terasa.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, di Bandung, Kamis (3/7).

"Tata ruang di Jawa Barat, tentu kita harus evaluasi," ujarnya.

Baca juga : Waduk Cirata Tercemar Merkuri, Pembenahan Diminta Dilakukan dari Hulu Citarum

Dia menilai, pembahasan RTRW ini sangat penting karena berdampak terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Pembahasan RTRW ini akan dielaborasi menjadi rencana desain tata ruang di setiap kabupaten dan kota.

Terlebih, saat ini masih banyak wilayah di Jawa Barat yang belum memiliki RDTR. Padahal, keberadaan rujukan ini sangat penting terhadap optimalisasi pembangunan yang dilakukan.

Sebagai contoh, RTRW yang baik akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan terjaganya kondisi lingkungan.

Baca juga : Satu Keluarga Tewas Tertimbun Tanah Longsor di Garut

"Endingnya bagaimana RTRW jadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya sejahtera, tapi juga bahagia. Kami harus memastikan tata ruang ini bukan hanya baik untuk hari ini, tapi juga untuk jangka menengah dan panjangnya," tegas Herman.

Dibantu pemerintah pusat

Dia memastikan pihaknya akan segera mengevaluasi RTRW di Jawa Barat secara komprehensif bersama pihak-pihak terkait lainnya. "Kerja sama dilakukan dengan IPB, ITB juga, untuk evaluasi tata ruang seperti apa. Harus sesuai dengan green development dalam perspektif pembangunan modern, yang ramah lingkungan, ramah konservasi, dan keberlanjutan," tegasnya.

Herman meminta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat mempersiapkan evaluasi RTRW agar maksimal. "Kami juga perlu dibantu teman-teman di kabupaten dan kota, karena kan nanti breakdown-nya di kabupaten dan kota masing-masing," ujarnya.

Dia menambahkan akan ada insentif dari pemerintah pusat dan provinsi untuk penyempurnaan RTRW tersebut. Bahkan, pemerintah pusat akan membantu setengahnya dari kebutuhan yang diperlukan.

"Karena ada konsekuensi pembiayaan untuk menuntaskan RDTR ini. Akan ada foto udara, observasi, dan lain-lain. Menteri konsisten akan membiayai setengahnya melalui loan, melalui skema di Kementerian ATR/BPN," katanya.

Adapun sisanya, akan dibagi dua antara pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota.

Menurut Herman jika semua wilayah sudah memiliki RDTR, arah pembangunan akan lebih jelas dan tertata. Hal ini berdampak terhadap kualitas lingkungan di Jawa Barat yang saat ini kerusakannya semakin mengkhawatirkan.

Dia tidak berharap bencana alam terlebih yang memakan korban jiwa kembali terjadi di Jawa Barat. "Pembangunan harus berkelanjutan. Jangan sampai 100 tahun kemudian Jabar habis. Gubernur sangat kritis, apalagi tambang ilegal, sudah tutup. Bahkan yang legal sekalipun dievaluasi. Kami mengevaluasi semuanya," katanya.