Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, masih menunggu arahan pemerintah pusat berkaitan program sekolah swasta gratis. Kebijakan itu akan ditindaklanjuti dengan memetakan sekolah swasta yang nanti jadi prioritas.
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menjelaskan, di Kabupaten Cianjur, kebijakan penggratisan biaya sekolah swasta tentu harus ditindaklanjuti karena merupakan amanat dari pemerintah pusat. Hanya, sampai saat ini Pemkab Cianjur belum menerima juklak dan juknisnya.
"Kita akan lakukan sesuai perintah. Kita masih menunggu arahan-arahan dari pimpinan," ujarnya, Rabu (2/7).
Salah satu yang sudah mulai mengimplementasikan sekolah swasta gratis yaitu Kota Depok. Kabupaten Cianjur pun berharap bisa secepatnya.
Wahyu mengaku belum mengetahui pasti skema penganggaran program sekolah swasta gratis. Bisa jadi anggarannya dengan pola berbagi.
"Mungkin sebagian dari Pemkab Cianjur, sebagian dari provinsi ataupun pusat," tuturnya.
Pemkab Cianjur, sebut dia, pada tahap awal akan mendata dulu jumlah seluruh sekolah swasta dan memetakan. Kemudian langkah selajutnya memprioritaskan sekolah swasta yang digratiskan.
"Yang jelas harus bertahap karena ini kan program baru. Jadi, harus satu per satu. Tapi tentu target harus seluruhnya," pungkas Wahyu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menegaskan siap mengimplentasikan program tersebut seandainya regulasi yang mengatur tentang hal tersebut sudah resmi ditetapkan pemerintah. Sampai saat ini, daerah harus menunggu terlebih dulu regulasinya.
"Memang, kalau informasi yang saya baca di media, nanti akan ada sekolah gratis bagi swasta. Tapi harus jelas dulu regulasinya," katanya.
Perlu sosialisasi terlebih dulu sebelum program sekolah gratis diterapkan. Termasuk memastikan konsep sekolah gratis tersebut berkaitan dengan pembiayaannya.
"Bagi kami, tentu sekolah gratis ini akan membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur," pungkasnya.
Gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang dengan magnitudo 1,8 terjadi pada Kamis (14/8), pada pukul 16.13 WIB.
Saat ini terdapat sekitar 500 kilometer jalan kabupaten yang rusak. Seluruh jalan rusak di 31 kecamatan itu ditargetkan akan rampung dan mulus diperbaiki dalam tiga tahun ke depan
KAI Cirebon telah menyiapkan sebanyak 2.560 tiket tambahan jelang libur panjang akhir pekan.
Dalam penangkapan itu, polisi menyita 125 batang pohon ganja dan 23,26 gram daun ganja kering siap konsumsi.
Rapat itu menjadi momentum penegasan dukungan Kota Bandung terhadap kemerdekaan Palestina
Modus operandinya, para tersangka mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek. Setelah itu akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota serta kabupaten di Indonesia
Artinya, lahan tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang pasti dan statusnya masih kosong dalam peta kawasan hutan.
Desa Cisande merupakan salah satu desa binaan Rumah Zakat yang telah mengalami transformasi signifikan melalui program Desa Berdaya
Bendera raksasa 800 meter persegi itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjuangan, keberanian, dan cinta Tanah Air yang terus menyala.
UMKM berperan sangat penting dalam menjaga perekonomian nasional
Tenda sederhana yang hanya beratap terpal bekas pembongkaran warung diisi oleh Nur, 60, beserta suami, anak dan sanak saudaranya
Pelaksanaan gebyar dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kamis (14/8). Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mencanangkan gerakan itu.
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Kami tidak pernah diajak berdiskusi terkait penertiban pembongkaran bangunan disepanjang wilayah Ciater.
Bendera berukuran 12 x 8 meter itu sukses dikibarkan pada ketinggian 200 meter oleh Paskibra dibantu 10 tim komunitas dan organisasi pecinta alam
Kegiatan GPM merupakan tindak lanjut program nasional untuk menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, serta mendukung ketahanan pangan di tengah masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved