Headline

Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.

Fokus

Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.

Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Masih Tahap Seleksi, 40 Sekolah Swasta Tunggu SK Gubernur

Mohamad Farhan Zhuhri
25/6/2025 11:03
Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Masih Tahap Seleksi, 40 Sekolah Swasta Tunggu SK Gubernur
Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan DPRD DKI Jakarta, M. Subki.(Dok. Antara)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan program sekolah swasta gratis. Akan ada 40 sekolah swasta yang akan digratiskan sebagai langkah uji coba pada tahun ajaran baru 2025/2026 nanti. Namun hingga saat ini belum ada kepastian sekolah mana saja yang akan digratiskan.

Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan DPRD DKI Jakarta, M. Subki menegaskan dirinya masih menunggu keputusan final hingga Surat Keputusan (SK) Gubernur diterbitkan.

"Ya sabar kita masih proses," ujar Subki dikutip Rabu (25/6).

“Belum fix. Kalau belum ada SK Gubernur, ya belum final. Ini kan masih calon-calon. Bisa jadi ada sekolah yang mundur, bisa juga berubah,” kata Subki menambah.

Ia menjelaskan bahwa skema sekolah gratis ini akan melibatkan sekolah swasta yang berada di lokasi-lokasi tanpa sekolah negeri dan masyarakatnya memiliki keterbatasan akses pendidikan.

“Sekolah-sekolah yang ada di kelurahan yang tidak punya sekolah negeri, dan memang masyarakatnya perlu dibantu, itu yang kita sasar,” katanya.

Terkait kemungkinan manipulasi data siswa oleh pihak sekolah, Subki menyebut Dinas Pendidikan akan bertanggung jawab penuh dalam evaluasi dan verifikasi.

“Intinya pemerintah punya niat baik. Murid tetap harus sekolah, anak-anak harus tertampung,” ujarnya.

Skema kerja sama akan dilakukan secara sukarela melalui nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Pendidikan dan pihak yayasan.

“Dinas pendidikan menawarkan dengan standar tertentu. Kalau sekolahnya oke, menerima, maka jalan. Tapi kalau tidak setuju, ya tidak terjadi MoU,” jelas Subki.

Program ini disebut akan menjadi proyek percontohan. Namun, Subki menegaskan bahwa tidak ada sanksi bagi sekolah swasta yang menolak bergabung.

“Sekolah elite yang bayarnya Rp5 juta tentu nggak mau ikut. Kita ini targetnya sekolah dengan segmen middle to low. Jangan dipaksa, karena ini sifatnya kerja sama,” katanya.  (H-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya